Pelaksanaan  reformasi birokrasi BATAN 2015 –  2019 didasarkan  pada beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

1. Nawacita no 2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu hadir  dengan membangun tata  kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”;
2. Agenda pembangunan nasional yaitu “Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan” dan “Menyempurnakan dan meningkatkan  kualitas  Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)”. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh di BATAN meliputi:
   • Penyempurnaan sistem   manajemen   dan   pelaporan   kinerja, melalui strategi:
     1. penguatan kebijakan sistem pengawasan intern;
     2. penguatan pengawasan terhadap kinerja; dan
     3. pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
   • Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan, melalui strategi:
     1. penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan egovernment,
     2. penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
     3. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
     4. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
   • Penerapan open government, melalui strategi:
     1. pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
     2. peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
     3. publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam website;
     4. penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
     5. pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;
     6. pendukung Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
   • Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, melalui strategi:
     1. penyempurnaan desain kelembagaan;
     2. penataan kelembagaan internal;
     3. penguatan sinergitas antar lembaga.
   • Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui strategi:
     1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang komprehensif.
     2. Penerapan pengukuran kinerja individu pegawai berbasis sistem merit yang transparan, objektif, selektif, akuntabel, dan bebas KKN.
     3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui penerapan Talent Management System yang terpadu dan diklat yang memadai.
   • Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui strategi:
     1. implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, Permen PAN dan RB, serta Perka BATAN terkait pelayanan publik
     2. mendorong inovasi pelayanan publik;
     3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan
     4. Evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik.
     5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik.