Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

PIAGAM AUDIT INTERN

  1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen resiko, kontrol ( pengendalian ) dan tata kelola.
  2. Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN ) adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasa intern di lingkungan BATAN.
  3. Inspektorat BATAN memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi dan unit kerja di lingkungan BATAN yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan serta wewenang lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
  4. Inspektorat BATAN dalam melaksanakan pengawasan intern bertanggung jawab kepada Kepala BATAN.
  5. Dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Kepala BATAN dan seluruh pimpinan di lingkungan BATAN wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui:
  • Penegakan integritas dan etika;
  • Komitmen terhadap kompetensi;
  • Kepemimpinan yang kondusif;
  • Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  • Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  • Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  • Mewujudkan peran Inspektorat BATAN yang efektif;
  • Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

      6.BATAN akan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat BATAN.

      Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik - praktik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembnagan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana pemerintahan adalah hal yang menjadi tuntutan dalam rangka reformasi birokrasi di setiap institusi/lembaga pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu diterbitkan sebuah aturan yang memuat tata cara penanganan atau pencegahan terhadap hal-hal yang akan menimbulkan kerugian negara, salah satu diantaranya adalah aturan tentang penanganan benturan kepentingan.

Gratifikasi adalah pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jatabnnya meliputi uang, barang, diskoun, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitasa lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SU/WP 00/03/2015 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di BATAN. Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut adalah meningkatkan pemahaman ketentuan gratifikasi, meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi, dan menciptakan lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel. Surat Edaran dapat diunduh