Badan Riset dan Inovasi Nasional
Badan Tenaga Nuklir NasionalPeraturan Pengadaan Barang dan Jasa
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2018, sehingga Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebelumnya sudah tidak berlaku.
Peraturan Barang Milik Negara BMN
Peraturan Peralatan dan Bangunan
Peraturan Keamanan
Peraturan Perbendaharaan
Dalam PP 45 Tahun 2013 yang terdiri atas 182 pasal ini diatur mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Informasi Keuangan.
PMK 190/PMK.05/2012 mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Informasi Keuangan.
PMK-113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. meliputi perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah.
PMK 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2019 yang mengatur mengenai Tata Cara dan Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Peraturan Akuntansi dan Pelaporan
Pada tahun 2010 terbit PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah.
Dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur oleh PP 71 Tahun 2010, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai kodefikasi segmen bagan akun standar yang baru dengan diterbitkannya Kep 311/PB/2014
Peraturan Kearsipan
Peraturan Klinik
Peraturan Keprotokoleran