Badan Tenaga Nuklir Nasional

Detail

Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2018, sehingga Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebelumnya sudah tidak berlaku.

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018

Peraturan Barang Milik Negara BMN

PMK No 83 PMK 06 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

PMK No. 69 PMK 06 2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dilihat: 632

Detail

Peraturan Peralatan dan Bangunan

Permen PU No. 22 Tahun 2008_ Tentang Pedoman Teknis Rumah Negara

SNI 0225 Tahun 2011_ Tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik

Peraturan Keamanan

Keppres No. 63 Tahun 2004_ Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Nuclear Security Series No. 13_ INFCIRC 225 Rev. 5

Perka Bapeten No. 6 Tahun 2015_ Tentang Keamanan Sumber Radioaktif

Perka Kepolisian No. 24 Tahun 2007_ Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Lembaga Pemerintahan

Permen Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996_ Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dilihat: 628

Detail

Peraturan Perbendaharaan

Dalam PP 45 Tahun 2013 yang terdiri atas 182 pasal ini diatur mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Informasi Keuangan.

PP 45 TAHUN 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN

PMK 190/PMK.05/2012 mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Informasi Keuangan.

PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran APBN

PMK-113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. meliputi perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah.

PMK 113_PMK.05_2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri

PMK 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2019 yang mengatur mengenai Tata Cara dan Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

PMK 196 Tahun 2018 tentang Kartu Kredit Pemerintah

Peraturan Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahun 2010 terbit PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah.

PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

Dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur oleh PP 71 Tahun 2010, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai kodefikasi segmen bagan akun standar yang baru dengan diterbitkannya Kep 311/PB/2014

Peraturan_Biro_Umum/Kep_311_PB_2014 BAS mulai 2015

Dilihat: 648