Slide item 12
korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Upaya untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka PSTNT menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan mambangun Wilayah Bebas dari Korupsi

reaktor kartini menuju era kemandirian

REAKTOR NUKLIR BANDUNG
Menuju era kemandirian  teknologi nuklir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"

Peresmian

Pada tanggal 24 Juni 2000 Megawati Soekarno Putri meresmikan pengoperasikan "Reaktor TRIGA 2000" di Kawasan nuklir Bandung

analisis

Peran Teknis Analisis Nuklir dalam pemantauan kualitas udara di Indonesia

Litbang

Litbang sediaan radioisotop pemancar sinar beta untuk diaplikasikan di bidang kesehatan sebagai prekursor dalam pembuatan radiofarmaka

srikandi

Setelah 52 tahun, ternyata ada wanita-wanita muda yang berprofesi sebagai operator Reaktor Nuklir di Reaktor TRIGA 2000. Mereka lah para penerus cita2 Kartini... Selamat Hari Kartini, 21 April 2017.

Bandung – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir raih penghargaan kategori sangat baik lingkup Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2021. Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Pemberian Penghargaan Lingkup Pemerintah/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dilaksanakan di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022.

Evaluasi pelayanan publik ini merupakan amanah dari pasal 7 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkelas dunia. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan merupakan proses penting yang dilalui dalam menilai sejauh mana unit penyelenggara pelayanan mampu memenuhi berbagai aspek yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat pengguna pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pelayanan Publik. Pelayanan yang lebih profesional, efektif, efisien, transparan, responsif, adaptif dan inovatif, adalah target dan cita-cita bersama.

Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, dalam laporannya menyampaikan dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

“Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dilakukan penilaian terhadap 6 (enak) aspek yaitu, kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber daya Manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Keenam aspek inilah yang menjadi poin penilaian dalam instrumen evaluasi yang digunakan,” jelasnya.

Terdapat 3 (tiga) formulir penilaian yang harus dilakukan pengisian dalam proses evaluasi, meliputi F-01 diisi oleh penyelenggara pelayanan secara self-assessment, F-02 diisi oleh evaluator yang melakukan penilaian dan F-03 yang diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Dimana pada tahun 2021 ini pola interaksi dan metode evaluasi pada dilakukan secara desk evaluation.

Diah menjelaskan, sesuai dengan keputusan Menteri PANRB Nomor 1054 Tahun 2021 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementrerian/Lembaga, dan juga Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai lokus evaluasi pelayanan publik tahun 2021. Terdapat 84 K/L, 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota terpilih sebagai Unit Pelayanan Publik untuk dilakukan evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2021 secara daring, PSTNT mendapatkan predikat A- atau sangat baik bersama 30 K/L lainnya, sementara 17 K/L mendapatkan predikat A, 25 K/L mendapatkan predikat B, 10 K/L predikat B- dan 2 K/L mendapat predikat C.

Dengan hasil evaluasi tersebut, perolehan rata-rata dengan skala 0-5, Indeks Pelayanan Publik (IPP) K/L 4.00 termasuk pada kateogri B (Baik). IPP Pemerintah daerah sebesar 3,58 atau kategori B (Baik). Maka IPP secara Nasional berada pada kategori baik, yaitu sebesar 3,79. IPP Nasional tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 3,84. Penurunan ini terjadi dikarenakan pandemi Covid19 yang fluktuatif dan penambahan lokus evaluasi secara masif.

Melihat hasil evaluasi pelayanan publik tersebut, Diah menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperbaiki, diantaranya penguatan kapasitas UPP dalam integrasi data antar layanan, pendekatan not business as usual untuk membangun budaya bangga melayani bangsa, pembenahan arsitek pelayanan publik yang lebih insklusif dan prioritas riset serta pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan pembangunan sistem yang adaptif.

 

Pelayanan Publik Dalam Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik sendiri merupakan wajah konkrit kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir, jika mempu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, professional dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya pelayanan publik yang prima diperlukan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, perubahan midset dan budaya kerja birokrasi kita dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Menteri PANRB, Tjahyo Kumolo, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penerapan reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi bukan merupakan program kemenpanRB, namun salah satu visi misi, presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 – 2024 karena birokrasi yang gagal, artinya pemerintahan dari pusat sampai dengan tingkat daerah/desa gagal.” ucapnya.

Reformasi birokrasi berarti memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, cepat dan berani mengambil keputusan, mempercepat proses perizinan dan mempercepat proses pelayanan publik di K/L maupun daerah. Karena saat ini, proses perizinan merupakan hambatan utama yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.

Tjahyo Kumolo menekankan tantangan Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pelayan publik, “Harus bangga melayani masyarakat, menyerap aspirasi agar memudahkan masyarakat menggurus permasalahan terkait layanan dasar maupun investasi. Terima kasih atas peran K/L dan pemerintah daerah, semoga semua jajaran pemerintah di Indonesia akan mampu melayani masyarakat dengan cepat dan baik.” jelasnya.

Rohadi Awaludin, Plt. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir, menyampaikan apresiasinya kepada PSTNT atas usahanya dalam mempertahankan predikat Kategori A- pada tahun 2021 ini. “Selamat untuk seluruh Pegawai PSTNT atas prestasi ini, terima kasih atas semua kerja kerasnya dalam menyiapkan proses evaluasi sehingga mendapatkan mempertahankan predikat Kategori A- atau sangat baik. Semoga standar pelayanan publik yang pernah diberikan oleh PSTNT kepada masyarakat penerima pelayanan publik ini, dapat diadopsi bahkan ditingkatkan oleh Pusat Riset lain di ORTN agar dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat di Indonesia,” tutupnya. (kpv/ ed. kg)