WBK

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Portal SIMLIN

Sistem Informasi Manajemen Litbangyasa Iptek Nuklir, Layanan aplikasi Online untuk pegawai BATAN...

Selengkapnya...

Jurnal Atom Indonesia

WINNERS OF "ATOM INDONESIA BEST PAPER AWARD 2014"

ATOM INDONESIA is one of the most highly reputed scientific journals in Indonesia. It is an open access international peer - reviewed journal...

Selengkapnya...
gedung 90

Gedung Manajemen

Selengkapnya...

(Jakarta, 16/10/2021) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) sudah mempunyai pengalaman dalam melakukan internalisasi budaya keamanan nuklir di ketiga fasilitas reaktor riset nuklir dan fasilitas sumber radioaktif. Staf senior keamanan nuklir, ORTN – BRIN, Khairul, mengatakan, faktor manusia berkontribusi besar terhadap keberhasilan atau kegagalan sistem keamanan nuklir di instalasi nuklir.

“Keamanan nuklir yang efektif adalah dengan adanya dukungan peralatan proteksi fisik sebesar 20 persen, dan keterlibatan faktor manusia atau budaya keamanan nuklir sebesar 80 persen,” jelas Khairul usai menjadi salah satu pengajar pada IAEA National Workshop on Conducting Nuclear Security Culture Self Assessments: Session I, Jumat (15/10).

Workshop ini digelar secara virtual oleh Division of Nuclear Security – (International Atomic Energy Agency/IAEA) untuk salah satu negara anggota IAEA, yakni Malaysia. Khairul berbagi pengalaman atas penerapan budaya keamanan nuklir di Indonesia. Ia mengatakan, ORTN – BRIN telah menyosialisasikan budaya keamanan nuklir untuk seluruh pegawainya setiap tahun sejak tahun 2010. Penilaian diri budaya keamanan nuklir telah tiga kali dilakukan, yakni pada tahun 2012, 2015, dan 2018 (di fasilitas sumber radioaktif).

Menurutnya, terdapat perbedaan antara kedua periode penilaian tersebut. “Pada periode pertama, responden mengalami kesulitan dalam memahami pernyataan pada survei, karena pernyataan masih 'sebagaimana adanya' yang disajikan dalam draft pedoman IAEA,” katanya. Hal ini dikarenakan pada survei pertama, belum dilakukan validasi pernyataan survei.

Selain itu, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan panduan pertanyaan yang diberikan, dan kurangnya keterampilan tim penilaian diri dalam melakukan wawancara. Hasil analisis juga kurang memadai karena hanya menerapkan metode survei dan wawancara. “Serta belum terlibatnya personil psikolog dalam tim penilaian diri yang pertama” tambahnya.

Penilaian diri yang kedua bertujuan untuk mengkonfirmasi peningkatan budaya keamanan nuklir, serta sebagai alat monitoring dari dampak rekomendasi penilaian diri yang pertama terhadap proses bisnis ORTN - BRIN. Selain melalui survei dan wawancara, metode penilaian diri juga dilakukan melalui pengamatan dan penilaian dokumen. Tim juga dibekali dengan pelatihan sebelumnya dalam melakukan berbagai metode penilaian diri.

Objek dari penilaian diri yang kedua juga lebih spesifik, hanya untuk reaktor riset nuklir Serpong dan laboratorium pendukungnya. Sedangkan objek dari penilaian diri yang pertama dilakukan untuk 3 reaktor riset nuklir, yakni di Serpong, Bandung, dan Yogyakarta.  

“Survei yang pertama bertujuan untuk menguji metodologi IAEA dan mendapatkan basis data. Sedangkan survei yang kedua bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tim dalam melakukan penilaian diri dan memeriksa kemajuan dari penerapan budaya keamanan nuklir. Pada penilaian diri yang kedua ini juga sudah adanya keterlibatan psikolog,” jelas Khairul.

Khairul menegaskan, penerapan budaya keamanan merupakan kewajiban bagi semua pemegang izin, seperti yang tertera dalam Convention of Physical Protection of Nuclear Material and Facility, Amendement 2005 (CPPNM Amendment 2005). CPPNM Amendment 2005 diratifikasi kedalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2009.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kemanan Instalasi Nuklir juga mewajibkan kepada Pemegang Izin untuk menerapkan budaya keamanan nuklir, ditambah dengan Peraturan BAPETEN Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir, serta Peraturan BAPETEN No.6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif yang mewajibkan kepada Pemegang Izin untuk menerapkan budaya keamanan nuklir.

ORTN – BRIN, yang sebelumnya merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian - bernama BATAN,  nantinya akan tetap berfungsi sebagai Technical Supporting Organization (TSO) yang mendukung fungsi Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), dimana terdapat 19 infrastruktur energi nuklir termasuk di dalamnya keamanan nuklir, jika Indonesia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

“Pengalaman ORTN dalam penerapan budaya keamanan nuklir ini diharapkan dapat berlanjut dibawah manajemen baru BRIN,” harapnya.

Arvydas Stadalnikas, pejabat senior keamanan nuklir IAEA, mengatakan, bahwa saat ini terdapat peningkatan permintaan yang cukup tinggi dari negara-negara anggota IAEA untuk mengadakan penilaian diri budaya keamanan nuklir. Oleh sebab itu, kontribusi Indonesia melalui kepakaran dari ORTN-BRIN sangat dibutuhkan dalam berbagi pengalaman kepada negara anggota IAEA.

Selain Indonesia, workshop ini juga menghadirkan pengajar dari Bulgaria. Workshop yang berlangsung pada 14 hingga 15 Oktober 2021 ini dihadiri oleh 32 peserta yang berasal perwakilan dari Operator, yakni Malaysian Nuclear, Badan Pengawas, yakni Atomic Energy Licensing Board, Ministry of Health (MOH), perwakilan perguruan tinggi, diantaranya University Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), dan Universiti Malaysia Pahang (UMP). IAEA mengagendakan untuk Workshop Session 2 akan diadakan pada tahun 2022 di Malaysia secara tatap muka.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang budaya keamanan nuklir IAEA, metodologi penilaian diri budaya keamanan nuklir, dan mendukung pengembangan rencana penilaian diri budaya keamanan nuklir (tnt).