Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015 – 2019, disusun mengacu pada Renstra BATAN Tahun 2015 – 2019 yang mempunyai visi BATAN Unggul di Tingkat Regional, Berperan dalam Percepatan Kesejahteraan Menuju Kemandirian Bangsa. Selain itu Renstra Inspektorat ini disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini serta mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas dari korupsi dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan. Keberhasilan BATAN dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, sangat ditopang oleh fungsi dari aspek manajemen. Salah satu fungsi dari aspek manajemen adalah pengawasan dan pengendalian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga Penyusunan RKA-K/L dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, Kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran Berbasis Kinerja.

Sesuai arahan Wakil Presiden R.I pada lokakarya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menyampaikan bahwa API K/L tidak hanya masalah ex post tetapi mendukung kinerja instansi. dengan demikian APIP harus sudah mulai berperan sejak dalam perencanaan penggangaran dan untuk meningkat kinerja Kementerian/Lembaga dalam penyusunan RKA-KL

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat saat ini adalah me-review Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Menurut PMK tersebut, hasil dari perencanaan kebutuhan BMN adalah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Definisi RKBMN, dalam Pasal 1 PMK-150/PMK.06/2014, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan. RKBMN disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Standar Barang, dan Standar Kebutuhan. Poin yang menarik adalah RKBMN disusun berpedoman pada Renstra K/L. Di dalam Pasal 14 ayat (4) PMK disebutkan dalam penelitian RKBMN Pengguna Barang mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga bersangkutan untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN.

Sejak tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 diterbitkan sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya, serta (3) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem self assessment.

Reviu laporan keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Definisi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.