Slide item 2

Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 FNCA (13th Ministerial Level Meeting) diselenggarakan di Hotel LeMeredien Jakarta, Indonesia pada tanggal 24 November 2012

Slide item 4

BATAN telah mendapatkan puluhan hak PATEN sebagai pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam berbagai karya dan inovasi para penelitinya

Slide item 5

Dirjen IAEA, Yukiya Amano mengunjungi fasilitas laboratorium Non Destructive Investigation (NDI) PAIR - BATAN

Slide item 5

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Slide item 6

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya

(Jakarta, 12/12/2014); Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan publik baik legislatif, eksekutif, yudikatif dan organisasi masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010.

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan.

Bertempat di Auditorium Adhiyana Wisma Antara telah diselenggarakan Diskusi Publik dengan tema "Membangun Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui UU KIP" dan dihadiri segenap PPID dari berbagai Kementerian, LPNK dan Provinsi.

Tujuan dari diskusi publik antara lain untuk membahas beberapa hal yaitu mengurai potensi faktor-faktor terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa, memperoleh desaign sistem transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa serta peran Komisi Informasi dalam mendorong dan mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa. Empat pembicara yang hadir yaitu Anggota DPD RI Akhmad Muqowwam, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso Teguh Widodo, Sekjen Seknas FITRA Yenny Sucipto dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Eko Satiya Husada.

Pada kesempatan ini juga disampaikan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik, dengan maksud untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana keterbukaan informasi diimplementasikan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Lingkup pemeringkatan badan publik dibagi dalam 6 jenis yaitu Kementerian sebanyak 34, LPNK sebanyak 135, Provinsi sebanyak 34, BUMN sebanyak 138, Partai Politik sebanyak 12 dan Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 61.

BATAN termasuk dalam 5 besar nominator penerima anugerah keterbukaan informasi publik. Hal ini berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi Pusat dengan kriteria/komponen penilaian yaitu kuisioner self assesment dan verifikasi website (60%) dan visitasi badan publik (40%). Pengumuman dan penyerahan penghargaan tersebut akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. (ag)