Slide item 2

Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 FNCA (13th Ministerial Level Meeting) diselenggarakan di Hotel LeMeredien Jakarta, Indonesia pada tanggal 24 November 2012

Slide item 4

BATAN telah mendapatkan puluhan hak PATEN sebagai pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam berbagai karya dan inovasi para penelitinya

Slide item 5

Dirjen IAEA, Yukiya Amano mengunjungi fasilitas laboratorium Non Destructive Investigation (NDI) PAIR - BATAN

Slide item 5

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Slide item 6

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya

(Jakarta, 13/05/2019) Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) melakukan kunjungan ke BATAN. Tujuan ikatan pranata humas se - Indonesia ini adalah untuk menjaring masukan dari BATAN terkait butir-butir kegiatan untuk pranata humas utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua IPRAHUMAS, Dyah Rachmawati Sugiarto, Senin (13/05), di Kantor Pusat BATAN, Jakarta.

"Tujuan kami datang kesini adalah ingin mendapat masukan terutama dari pejabat struktural mengenai kegiatan yang dilakukan, yang bisa dilakukan di tingkat pranata humas utama, sekaligus mengenalkan organisasi kami kepada BATAN," ungkapnya.

(Jakarta, 06/05/2019), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melalui Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama (BHHK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran (RUUK) di Bogor, Jumat (3/5). RUUK ini disusun untuk menggantikan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir untuk kesejahteraan.

RUUK merupakan gabungan antara RUU Keamanan Nuklir dan RUU Ketenaganukliran yang selama 2,5 tahun terakhir ini pembahasannya melibatkan tiga unsur utama kementerian lembaga yakni Kemenristekdikti, BATAN, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Menurut Kepala Bagian Hukum - BHHK, BATAN merupakan lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah dalam pemanfaatan teknologi nuklir.

(Yogyakarta, 21/3) Masih banyak masyarakat di Indonesia ketika mendengar nuklir langsung berfikir tentang bom. Namun sebenarnya pemanfaatan nuklir di Indonesia hanya untuk tujuan damai dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir, Suryantoro, pada panen raya di Agro Techno Park, Klaten, desa Tlingsing, (21/03). "Teknologi Nuklir di Indonesia telah dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang pertanian, melalui penelitian teknik mutasi radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengembangkan benih padi lokal untuk ditingkatkan kualitasnya dengan tujuan agar benih tersebut dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat," ujar Suryantoro.

(Yogyakarta, 12/03/2019). Bicara soal teknologi nuklir, ada dua hal yang dimanfaatkan yakni radiasinya dan energinya. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melakukan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan teknologi nuklir telah mengaplikasikan manfaat nuklir di berbagai bidang non energi, antara lain, pangan, kesehatan, industri, dan lingkungan. Untuk program kedepan, BATAN mendorong tumbuhnya industri nuklir di Indonesia agar pemanfaatan teknologi nuklir dapat semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan Plt. Kepala BATAN, Falconi Margono saat Media Briefing, di Silol Kopi & Eatery, Yoyakarta, Rabu (12/03).

Menurutnya, pangsa pasar teknologi nuklir sebetulnya sudah ada. Ia mencontohkan, BATAN telah menghasilkan Renograf, alat kesehatan yang berfungsi untuk mendeteksi fungsi ginjal. Jika dengan pemeriksaan ginjal internis, biasanya hanya untuk mengetahui SGOT, SGPT, darah, dan sebagainya, tapi dengan Renograf, dokter dapat mengetahui ginjal kanan atau kiri yang berfungsi dengan baik. Ia mengaku, banyak pihak yang tertarik untuk memanfaatkan Renograf.

(Jakarta, 06/03/2019). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem zonasi pada program penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemendikbud, Dian Wahyuni, pada Forum Tematik Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas), Rabu, (06/03).

Sistem ini memungkinkan setiap peserta didik memperoleh pendidikan di sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, karena peserta didik diterima berdasarkan jarak sekolah terdekat. Sistem ini juga bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa sekolah unggulan atau favorit hanya berada di sekolah-sekolah tertentu.