Slide item 1

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

WTP

Opini WTP

BATAN telah 6 X sejak tahun 2009 menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah memasuki tahun ke 4 (empat) mengamanatkan tentang Reformasi Birokrasi. BATAN telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2012.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi serta untuk memonitor rencana aksi tindak lanjut perbaikan, baik yang dilakukan pihak internal maupun pihak eksternal. Monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BATAN tersebut dilaksanakan melalui Penilaian Kinerja dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Reformas i Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Evaluasi Ekternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BATAN. Pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB di BATAN untuk menggambarkan dan menilai pencapaian reformasi birokrasi, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reform asi birokrasi, serta memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian. Dengan demikian, adanya penilaian kinerja diharapkan dapat memotivasi serta mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan, serta perbaikan k inerja di BATAN.


Tugas Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kebijakan yang mengatur pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB adalah berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa PMPRB dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja. Dengan demikian kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB memerlukan koordinasi antara Inspektorat dengan Unit Kerja di BATAN dalam upaya untuk mencapai tujuan PMPRB dan memperoleh manfaat terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BATAN. Output dari hasil kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB adalah Laporan PMPRB yang berisi hasil penilaian.


Sejak tahun 2012, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self- assessment). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 diterbitkan sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap sistem on-line dan petunjuk teknisnya, s e r t a ( 3 ) p e r l u n y a d i l a k u k a n e v a l u a s i e k s t e r n a l u n t u k memvalidasi/memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan sistem self assessment.

Penilaian Kinerja melalui PMPRB dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan serta menyediakan data/informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.


Model Penilaian Kinerja melalui PMPRB menggunakan 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit (program-program reformasi birokrasi) dan komponen hasil (sasaran reformasi birokrasi).

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Penerapan Penilaian Kinerja melalui PMPRB memanfaatkan dan mengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia. Data/informasi, materi serta dokumen dimaksud antara lain adalah dokumen persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumen pelaksanaan tupoksi, dokumen pelaporan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja serta dokumen lain yang relevan yang pada umumnya telah diterapkan dan dimiliki. Dalam kegiatan Penilaian Kinerja melalui PMPRB diperlukan Asesor yang memberikan penilaian atas kinerja berdasarkan indikator/elemen yang telah ditetapkan.