hut ri ke 76
Corona-19
SDM Nuklir
SDM Nuklir BATAN
Tomo Graphy
korupsi
kedelai
Radiofarmaka
Anti Narkoba 1
Anti Narkoba 2


Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melalui Direktorat Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang kebijakan energi nuklir, dan implementasinya dalam transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE)dan pembangunan berkelanjutan.

Plt. Direktur Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Muhammad Abdul Kholiq, dalam FGD yang digelar di Swiss-Bellhotel, Bogor, Kamis (10/03), mengatakan, diskusi dan pembahasan ini diperlukan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan naskah kebijakan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya energi nuklir.

“Diskusi ini diperlukan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan naskah kebijakan pemanfaatan EBT, khususnya energi nuklir, dalam transisi energi menuju NZE. Sehingga, naskah kebijakan yang dirumuskan berkualitas, sesuai dengan harapan pemangku kepentingan terkait,” katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), As Natio Lasman, mengungkapkan peluang dan tantangan introduksi energi nuklir di Indonesia dari aspek kebijakan. Menurutnya, salah satu tantangan energi di Indonesia adalah semakin menipisnya cadangan energi fosil, dan pemerintah wajib mencari alternatif sumber EBT yang lebih ramah lingkungan.

Dikatakan As Natio, sesuai dengan peta jalan menuju NZE, untuk menggantikan pembangkit fosil yang pensiun, PLTN pertama direncanakan beroperasi dengan total daya 7,7 GWe di tahun 2036 – 2040.

“Tantangannya adalah pemerintah harus segera meluncurkan program Go-Nuklir di tahun 2025, dengan mempertimbangkan masa konstruksi PLTN yang butuh waktu 7 hingga 8 tahun,” ucap As Natio.

As Natio menyimpulkan, salah satu kebijakan energi nasional tercantum dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) 2021-2035, yaitu membangun transmisi dan distribusi listrik, smart gridoff grid, dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sesuai dengan kebutuhan, serta pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS, Arifin Rudiyanto, mengatakan, sesuai Paris Declaration, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 23 persen pada tahun 2030. Hal ini merupakan upaya Indonesia mendukung transformasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Arifin juga menyampaikan skenario NZE di sektor energi. “Untuk mengantisipasi kebutuhan energi yang masif dengan transformasi ekonomi dan reindustrialisasi, diperlukan pembangkit listrik yang mampu memasok energi skala besar tapi relatif murah. PLTN menjadi salah satu opsi yang diharapkan bisa masuk sebelum tahun 2040,” kata Arifin.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, memaparkan roadmap dan strategi transisi energi untuk memenuhi NZE, dan transisi pembangkit fosil ke EBT, serta rincian pensiun pembangkit fosil.

Di dalam PP Nomor 79 tahun 2014, tentang KEN, terang Jisman, mengamanatkan ketahanan energi, yaitu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Kondisi saat ini, penyediaan tenaga listrik secara nasional, dimana 85 persen berasal dari fosil, dan 15 persen berasal dari EBT,” imbuhnya.

Jisman juga menyampaikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 sebagai Green RUPTL, diantaranya adalah tidak lagi menambah PLTU batubara, kecuali yang telah financial closing atau konstruksi.

“Selain itu, menambah porsi pembangkit EBT dibandingkan pembangkit fosil, dari 30 persen banding 70 persen pada RUPTL 2019-2028, menjadi 48 persen banding 52 persen pada RUPTL 2021-2030,” bebernya.

Terkait target NZE, lanjut Jisman, penyediaan listrik di tahun 2060, akan diproyeksikan seluruhnya berasal dari pembangkit berbasis EBT, yaitu surya (17.955 MW), air (83.354 MW), bayu (39.226 MW), bioenergi (37.463 MW), nuklir (35.000 MW), panas bumi (17.955 MW), dan arus laut (13.378 MW).

Tantangan Sosial-Politik pada Program Pembangunan PLTN

Peneliti Ahli Utama pada Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) BRIN, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengatakan, tantangan utama dalam program pembangunan PLTN adalah bukan pada teknologi, melainkan sosial-politik.

“SDM dan infrastruktur Indonesia sudah siap dalam program pembangunan PLTN. Tantangan utama bukanlah pada teknologi, namun pada masalah sosial-politik,” ungkapnya.

Selain itu, tantangan lainnya, adalah regulasi yang ketat, biaya investasi yang relatif mahal, durasi pembangunan yang lama, dan long term waste storage.

Sedangkan keunggulannya, tambah Djarot, yaitu rendah karbon, reliable energy sources, memerlukan lahan yang kecil, harga listrik kompetitif, keamanan pasokan, dan masa hidup pembangkit yang panjang, bisa beroperasi hingga 80 tahun.

Dirinya mengatakan, saat ini, PLTN menyumbang 10,1 persen penyediaan listrik dunia. Terdapat 30 negara yang mengoperasikan PLTN, diantaranya yang terbesar adalah Amerika Serikat, Prancis, Cina, Rusia, dan Jepang.

“Selain itu, beberapa negara sedang merencanakan dan sedang konstruksi PLTN,” terangnya.

Di Indonesia, jelas Djarot, sudah melakukan studi kelayakan di beberapa daerah, seperti Semenanjung Muria – Jepara, Bangka, dan yang terbaru di Kalimantan Barat. Kemudian melakukan pengoperasian reaktor riset, penyiapan infrastruktur energi nuklir, sosialisasi, dan survei penerimaan masyarakat (mdb/ ed: tnt).