Seminar Nasional Teknologi dan Aplikasi Reaktor Nuklir, Serpong 24 September 2014, info lengkap klik di sini!   |   Seminar Nasional & Workshop Teknologi Pengelolaan Limbah XII, Serpong, 30 September - 01 Oktober 2014, info lengkap klik di sini!   |   Pertemuan Ilmiah Tahunan Radioisotop, Radiofarmaka, Siklotron dan Kedokteran Nuklir 2014, Semarang, 10 - 11 Oktober 2014, info lengkap klik di sini!   |   International Scientific Week on Science and Technology on Advanced Materials 2014 : 12 - 17 October 2014, info lengkap klik di sini!   |   Seminar Nasional Teknologi dan Aplikasi Akselerator 2014, PSTA - BATAN Yogyakarta, 14 Oktober 2014, info lengkap klik di sini download Template penulisan makalah Seminar Nasional Teknologi dan Aplikasi Akselerator 2014.   |   Seminar Nasional Geologi Nuklir dan Sumber Daya Tambang Tahun 2014, Jakarta 12 November 2014, info lengkap klik di sini Template download!   |   Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Fungsional Pengembangan Teknologi Nuklir IX, Jakarta 5 November 2014, info lengkap klik di sini!
INFO BATAN
PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK LEGAL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Sebagai tindak lanjut Deklarasi Program Nasional "Indonesia, Go Open Source!" (IGOS) yang ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri (Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2004, maka optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan membutuhkan usaha dan kerja keras dari semua pihak. Hal ini dilakukan sehagai langkah untuk menciptakan percepatan good governance, efisiensi dan akuntabilitas kepada publik.

open source (sumber kode terbuka) maupun yang bersifat proprietary (sumber kode tertutup). Upaya ini sejalan dengan penegakan hukum dalam pemanfaatan perangkat lunak legal baik yang bersifat open source maupun proprietary di semua kalangan. Suatu instansi pemerintah dapat melakukan pilihan cerdas dalam hal pemanfaatan perangkat lunak legal, dalam arti jika tidak cukup mampu untuk mengadakan perangkat lunak proprietary atau berbasis open source yang impor, maka dapat memanfaatkan perangkat lunak legal lokal berbasis open source. Saat ini telah banyak tersedia aplikasi dimaksud dan telah cukup kompetitif keberadaannya. Pemerintah perlu terus mendorong pemanfaatan perangkat lunak lokal yang legal sehingga mampu meningkatkan pengembangan perangkat lunak hasil karya anak bangsa yang sesuai dengan kebutuhan nasional, maupun mampu memenuhi kebutuhan perangkat lunak pada tingkat regional dan global. Pertimbangan pemanfaatan dan penggunaan aplikasi perangkat lunak legal lokal berbasis open source antara lain sebagai berikut: a. Aplikasi perangkat lunak legal lokal open source lebih kompetitif dan terjangkau dibanding dengan aplikasi perangkat lunak lainnya; b. Penghematan dalam penggunaan devisa negara dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan impor teknologi dan sumberdaya manusia; c. Peningkatan reliabilitas (reliability) dan peningkatan keamanan (secure) dalam penggunaan aplikasi perangkat lunak; d. Terbukanya kesempatan pengembang perangkat lunak lokal dalam persaingan global; e. Memungkinkan peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara nasional. Sebagai kontak untuk pemanfaatan dan penggunaan Aplikasi Perangkat Lunak Legal Lokal berbasis Open Source, dapat menghubungi : a. Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Lonten Departemen Komunikasi dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat Tel/ Fax : 021-3845786, e-mail: sugeng_santoso@depkominfo.go.id/ selliane.ishak@depkominfo.go.id b. Asisten Deputi Pengembangan Jaringan Informasi Kementerian Riset dan Teknologi Gedung II BPPT, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat Tel. 021-3169166~69, Fax. 021-3101952, e-mail : kemal@ristek.go.id c. Konsorsium IGOS Tel./ Fax. 021-3168686, e-mail : info@igos-desktop.com Website : www.igos-desktop.com o Sumber : Dr. Sofyan A. Djalil, Menteri Kominfo RI melalui Surat Edaran Nomor : 05/SE/M.KOMINFO/10/2005

  : 18-04-2006 05:07:54