Pengumuman Pemenang AIBPA 2014 bisa diakses di website Atom Indonesia!   |   Peserta yang dinyatakan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2014 dapat dilihat pada cpns.batan.go.id atau info lengkap klik di sini!
INFO BATAN
Keamanan Teknologi Nuklir Harus Teruji

[JAKARTA] Indonesia harus bergegas memasuki era nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi. Penyebabnya, sumber energi yang ada sudah kian menipis. Energi nuklir merupakan solusi di tengah menipisnya sumber-sumber energi, seperti minyak bumi.

Hanya saja, reaktor nuklir yang kelak dibangun tidak boleh spekulatif. Formula teknologi yang diterapkan harus sudah teruji keamanannya di negara lain.

Hal itu dikemukakan Deputi Kepala Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) As Natio Lasman dalam perbincangan dengan Pembaruan, seusai seminar bertema "Safety and Regulation for Construction and Operation of the First Nuclear Power Reactor" di Jakarta, Selasa (20/2). Seminar itu merupakan hasil kerja sama Bapeten dengan Japan External Trade Organization (JETRO). "Kita memanfaatkan energi nuklir jelas-jelas untuk tujuan damai, yakni memanfaatkannya untuk listrik," ujarnya.

Natio menuturkan, dari lima negara berpenduduk terbesar di dunia, hanya Indonesia yang belum menggunakan nuklir sebagai sumber energi. Empat negara lainnya, sudah belasan hingga puluhan tahun mengembangkan teknologi nuklir sebagai solusi atas krisis energi. Negara-negara itu adalah China berpenduduk sekitar 1,5 miliar jiwa, India (1,3 miliar), Amerika Serikat (300 juta), dan Brasil (150 juta). "Konsekuensi logis dari banyaknya penduduk adalah tingginya kebutuhan akan energi. Sementara di sisi lain, sumber daya yang tersedia kian menipis, berbanding terbalik dengan jumlah penduduk," papar Natio.

Natio mencontohkan bagaimana dahulu para ibu rumah tangga di pedesaan bisa memenuhi kebutuhan untuk masak, cukup dengan membakar ranting-ranting. Belakangan, ranting kayu terus menipis, sehingga terjadilah tebang pilih di hutan. "Jika pohon kayu tak ada lagi yang bisa dipilih, lama-lama tak ada lagi pohon di hutan yang tersisa," katanya.

Uranium

Sebagai sumber energi untuk skala lebih luas, Natio menyampaikan efisiensi teknologi nuklir untuk menggantikan sumber energi yang tidak terbarukan. Satu kilogram uranium setara dengan 1.000- 3.000 ton batu bara, atau setara 160 truk tangki minyak diesel yang berkapasitas 6.500 liter.

Opsi pemanfaatan energi nuklir melalui Pembangkit Listrik Tenaga Nunklir (PLTN), lanjutnya, telah dimasukkan dalam skenario energi bauran (mix energy scenario). "Namun yang perlu kita pahami bersama, dari hasil reaksi fisi timbul Plutonium, suatu unsur yang tidak ada di alam dan nantinya dapat diperlakukan sebagai bahan bakar nuklir yang baru atau sebagai unsur utama untuk membuat bom, tentu saja hal ini memerlukan teknologi yang lebih rumit. Dis inilah fungsi Bapeten untuk mengawasi agar pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia ini benar-benar hanya untuk tujuan damai saja," katanya.

Natio menerangkan nuklir sebetulnya bukan barang baru di negeri ini. Untuk keperluan riset, sejumlah perguruan tinggi sudah mengembangkannya, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Demikian pula Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Di rumah sakit, nuklir sudah lama digunakan untuk keperluan diagnosis kesehatan.

Hanya saja, kata Natio, untuk mengeksploitasi nuklir sebagai energi diperlukan reaktor tersendiri. "Kebocoran reaktor nuklir Chernobyl tahun 1986 rupanya menghantui masyarakat. Merupakan tantangan tersendiri untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan nuklir. Karena itu, Bapeten tidak akan pernah mengizinkan pembangkit listrik tenaga nuklir dikembangkan di Indonesia sebelum formulasi yang dirancang itu sudah pernah teruji di negara lain," katanya.

Payung Hukum

Pada kesempatan itu, Natio mengemukakan ketersediaan payung hukum penggunaan nuklir jauh lebih maju dibandingkan dengan kesadaran masyarakat terhadap nuklir. Hampir 10 tahun lalu, sudah lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Selanjutnya muncul, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menegaskan bahwa tahun 2025 penggunaan energi nuklir sudah mencapai 2 persen dari kebutuhan energi nasional atau setara 4.000 megawatt. Dalam Peraturan Presiden 43/2006 tentang Reaktor Nuklir, juga sudah terlampir arahan untuk mewujudkan penggunaan nuklir sebagai sumber energi mulai tahun 2017.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang pertama di Indonesia, tentu saja membuat faktor pengawasan menjadi sesuatu yang sangat vital. Pengawasan tersebut perlu dilakukan tidak hanya dalam rangka melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan, namun juga menjaga agar pemanfaatan tenaga nuklir benar-benar hanya untuk tujuan damai. Adapun pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir ini dilaksanakan melalui pembuatan peraturan, proses perizinan, dan pelaksanaan inspeksi.

"Dalam hal pembangunan PLTN ini, kami sedang dalam proses peningkatan kualitas peraturan-peraturan yang ada sehingga PLTN yang akan dibangun di Indonesia nanti benar-benar memenuhi kriteria 3S, yakni safety, security, dan safeguards," katanya.

Disinggung apakah sumber daya manusia Indonesia mampu mengawasi pembangunan dan pengoperasian PLTN, Natio menerangkan dalam teknologi nuklir, Indonesia bukanlah negara yang pertama kali memanfaatkannya. Artinya, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara lain, di samping adanya bantuan IAEA (International Atomic Energy Agency/ Badan Tenaga Atom Internasional).

"Reaktor nuklir bukan barang baru bagi para inspektur di Bapeten, khususnya untuk reaktor riset. Di Indonesia ini terdapat 3 buah reaktor riset, yakni yang berada di Yogyakarta berdaya 100 kW di Bandung berdaya 2 MW dan di Serpong berdaya 30 MW," terangnya.

Ketika ditanya sifat teledor yang sering ada pada SDM Indonesia, Natio mengatakan mengoperasikan reaktor nuklir sangat berbeda dengan kendaraan atau instalasi lainnya.

"Banyak peraturan, banyak rambu-rambu yang harus diikuti operator. Dalam menunaikan tugasnya, inspektur kami senantiasa melihat kinerja mereka, bahkan para inspektur IAEA minimal setiap tahun sekali menginspeksi reaktor-reaktor nuklir kita. Keteledoran dalam pengoperasian dapat berakibat dicabutnya izin operasi. Pengoperasian instalasi nuklir harus dilaporkan saat general conference IAEA di Wina, Austria. Pertanggungjawaban pengoperasian yang benar-benar aman merupakan tuntutan dunia," katanya. [W-12]

Sumber: Suara Pembaruan, Rabu, 21 Februari 2007, Hal 5 Kol 1-6

bkhh  : 22-02-2007 10:50:45