| Nama Produk Hukum | Tentang | Ditetapkan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 | Informasi dan Transaksi Elektronik | 21 Apr 2008 | - |
| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025 | 5 Feb 2007 | - |
| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 | Perbendaharaan Negara | 14 Jan 2004 | - |
| Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 | Keuangan Negara | 5 Apr 2003 | - |
| Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 | Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 29 Jul 2002 | - |
| Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 | Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 | 20 Nop 2000 | - |
| Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | 30 Sep 1999 | - |
| Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 | Ketenaganukliran | 10 Apr 1997 | |
| Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 | Pengesahan Treaty On The Southtest Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara) | 2 Apr 1997 | - |
| Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 | Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir | 18 Des 1978 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 | Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil | 30 November 2011 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 | Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional | 26 Mei 2011 | |
| Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 | Disiplin Pegawai Negeri Sipil | 6 Juni 2010 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 | Perizinan Reaktor Nuklir | 15 Des 2006 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 | Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing | 15 Des 2006 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 | Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasioanal | 30 Des 2005 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 | Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 13 Jun 2005 | - |
| Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2002 | Pengelolaan Limbah Radioaktif | 13 Mei 2002 | - |
| Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2002 | Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif | 13 Mei 2002 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 | Perizinan Pemanfaatan Energi Nuklir | 21 Ags 2000 | - |
| Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 | Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion | 21 Ags 2000 | - |
| Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 | PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA | 12 April 2012 | - |
| Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 | Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 | 21 Desember 2010 | - |
| Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 | RPJMN Tahun 2010 - 2014 | 20 Jan 2010 | - |
| Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 | Kebijakan Energi Nasional | 25 Jan 2006 | - |
| Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 | Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen | 14 Okt 2005 | - |
| Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 | Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen | 13 Sep. 2001 | - |
| Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 | Penghematan Energi dan Air | 5 Mei 2008 | - |
| Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 | Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 | 30 Desember 2010 | - |
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Istilah-istilah nuklir



Potensi Litbang

