Selamat datang di Situs Resmi Korps Pegawai Republik Indonesia Sub Unit Nasional Badan Tenaga Nuklir Serpong

 








 

Jumlah Pengunjung
Sejak 16 Mei 2009

 

  PROGRAM UMUM KORPRI

 

Keputusan Musyawarah Nasional VI KORPRI

Nomor : KEP- /MUNAS/2004, tanggal 30 November 2004

Tentang

PROGRAM UMUM KORPRI

TAHUN 2004-2009

 

PROGRAM UMUM

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2004-2009

PENDAHULUAN

  1. Program Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merupakan pokok-pokok kegiatan sebagai pelaksanaan visi, misi, dan fungsi KORPRI, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk dapat mewujudkan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Program Umum KORPRI tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pokok-pokok program umum KORPRI tahun 1999-2004 serta perspektif ke depan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategik. 

  2. Perkembangan lingkungan strategik sangat dinamis, baik eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan strategik tersebut tidak lepas dari perkembangan kondisi yang ada meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Dalam kiprahnya KORPRI mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam rangka peningkatan profesionalisme serta pengembangan usaha guna mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

  3. Dewasa ini KORPRI menghadapi berbagai tantangan antara lain melemahnya semangat berorganisasi sebagai akibat dari belum dirasakannya manfaat bagi anggota, keberadaan serikat pekerja selain KORPRI dalam menampung pegawai BUMN/BUMD, dan adanya kelompok lain yang ingin memanfaatkan potensi KORPRI.

  4. Dilihat dari potensi dan sumberdaya, KORPRI mempunyai kekuatan yang cukup membanggakan, yang didukung oleh jumlah anggota yang cukup banyak, posisinya yang netral dan strategis, serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di lain pihak terdapat beberapa kelemahan berupa masih rendahnya kepedulian anggota terhadap organisasi sebagai akibat manfaatnya yang belum banyak dirasakan oleh anggota.

 VISI

  1. Menjadikan Korpri sebagai organisasi netral dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa, sebagai pelindung para anggotanmya dan sebagai wadah peningkatan kualitas, kesejahteraan anggota dan masyarakat guna mewujudkan pemeerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat

  2. Dengan rumusan visi tersebut KORPRI ingin menjadi organisasi yang berdiri di atas semua golongan dan kepentingan, menjadi alat perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan anggota dan masyarakat.

MISI

  1. Guna mewujudkan visi tersebut, KORPRI mempunyai misi sebagai berikut:  

  2. Mewujudkan organisasi KORPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan negara;

  3. Memperkuat kedudukan, wibawa dan martabat organisasi KORPRI;

  4. Meningkatkan peran serta KORPRI dalam mensukseskan pembangunan nasional;

  5. Berperan dalam mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

  6. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota;

  7. Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota;

  8. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya;

  9. Mewujudkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia yang menjamin hak dan kewajiban Pegawai Republik Indonesia guna tercapainya ketentuan dan kelangsungan kerja serta usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya;

  10. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota KORPRI;

 

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN

  1. Arah kebijakan dan sasaran Program Umum KORPRI adalah:

  2. Melaksanakan penguatan dan konsolidasi organisasi dengan sasaran terwujudnya organisasi yang kuat, handal, dan netral.

  3. Peningkatan usaha dan pengembangan potensi bisnis dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

  4. Peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota dengan sasaran untuk ikut serta membantu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi serta memberikan bantuan hukum terhadap anggota.

  5. Pembinaan profesionalisme, moral, jasmani, dan semangat korps dengan sasaran adanya peningkatan kompetensi, ahlak, kesehatan, dan jiwa korsa anggota. 

 

POKOK-POKOK PROGRAM

Organisasi dan Tata Kerja

  1. Melaksanakan penguatan organisasi dan tata kerja serta  kesekretariatan KORPRI di semua jajaran kepengurusan, dengan memperhatikan dan menggambarkan secara jelas;

  2. pembagian dan pengelompokan tugas yang didasarkan atas pokok pelaksanaan program KORPRI.

  3. pembagian dan pengelompokan tugas yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan beban tugas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi jenjang kepengurusan. 

  4.  penempatan tenaga-tenaga sekretariat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dengan mengutamakan tenaga yang dapat bekerja secara penuh.

  5. pelaksanaan kegiatan organisasi yang dapat memperjuangkan segala aspirasi dan aktivitas anggota. 

  6. Mengembangkan komunikasi, koordinasi, dan hubungan kerja antar pengurus di semua jajaran kepengurusan.

  7. Membentuk dan atau mengembangkan lembaga otonom di lingkungan  KORPRI, seperti Generasi Muda KORPRI, Yayasan KORPRI, Badan  Usaha KORPRI, Badan Pembina Olah Raga dan Kesenian KORPRI dan sebagainya.

  8. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pada semua jenjang kepengurusan dengan mengembangkan Web-Site KORPRI dan penerbitan majalah KORPRI secara berkala.

  9. Melaksanakan modernisasi (revitalisasi) kartu tanda anggota KORPRI yang berfungsi multiguna berbasis informasi tehnologi melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

  10. Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan program KORPRI.

  11. Perintisan dan pengembangan kerjasama KORPRI, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan fungsi KORPRI.

  12. Bapor Korpri diperjuangkan menjadi anggota Koni

  13. Perlu ada Materi “Kiorpri” dalam Diklat.

  14. Pemilihan Pengurus dipilih yang benar-benar mau bekerja dan kompeten serta bertanggung jawab sehingga tidak sampai 3 (tiga) kali PAW seperti yang lalu.

  15. Mengingat pembinaan pegawai di BUMN berdasarkan UU No. 19 Thun 2003 tentang BUMN dan UU Bnio. 13 Tahun 22003 tentang ketenagakerjaan yang berbeda dengan Pembinaan PNS yang berdasarkan UU No,. 43 Tahun 1999, maka perlu dibentuk Departemen khusus pembinaan Anggota Korpri di BUMN.

  16. Fungsionaris yang mengelola Departemen ini seyogyanya memahami hal tersebut yaitu : Dep, Naker, Meneg BUMN dan Korpri BUMN Unit Pusat.

  17. Syarat Ketua Umum : memahami tuntutan dan kebutuhan Korpri ke depan, memiliki akses dan hubungan yang luas dan memiliki visi yang jelas bagi organisasi profersi kedinasan.

  18. Korpri menjadi organisasi profesi kedinasan.


Usaha dan Kesejahteraan

  1. Memperjuangkan terwujudnya KORPRI sebagai suatu badan hukum.

  2. Memperjuangkan terwujudnya peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hak-hak dan kesejahteraan pegawai Republik Indonesia pada umumnya dan anggota KORPRI pada khususnya.

  3. Pengembangan usaha melalui pemberdayaan asset KORPRI dan potensi anggota.

  4. Bekerjasama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain di dalam dan di luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan dasar dan fungsi KORPRI.

  5. Mendirikan usaha-usaha sosial, ekonomi, pendidikan dan usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

  6. Mengusahakan peningkatan pemeliharaan kesehatan anggota beserta keluarga dan pengadaan perumahan bagi anggota.

  7. Mengusahakan terwujudnya penyetaraan secara menyeluruh bagi tenaga-tenaga profesional anggota KORPRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

  8. Mengusahakan adanya representasi KORPRI dalam badan-badan yang menghimpun dana iuran wajib anggota antara lain Askes, Taspen, Bapertarum, Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia, dan lain-lain.

  9. Mengembangkan usaha-usaha kegiatan lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, antara lain melalui pemberdayaan Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha.

  10. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap pengelolaan usaha KORPRI.

  11. Peningkatan kesejahteraan anggota dan pensiun melalui saluran pemerintah, baik berupa gaji maupun non-gaji.

  12. Batas usia pensiun (BUP) Sekretaris Unit Korpri Tingkat Pusat/Propinsi (Eselon II b) = pejabat struktural 56 tahun – 60 tahun.

  13. Perlu adanya RS Korpri (seperti milik TNI) yang membantu anggota.

  14. Instruksikan kepada DPC DAN dpc UNTUK MENCEGAH DAN MEMBERANTAS kkn.

  15. Batas usia pensiun diperpanjang s/d 58 tahun seperti TNI, karena masih banyak yang potensial.

  16. Iuran Korpri ditetapkan dan dituangkan dalam program umum seperti besar nilainya dan distribusinya : DPP 10 %, DPD 15 %, DPC 25 %, DPAC 50 %.

  17. Sebagai Ketua Baperjakat di daerah dan Panitia Anggaran, Sekda harus memahami tentang Korpri dan tidak harus ada rekomendasi dari DPRD.

  18. Salah satu sumber keuangan Korpri yaitu konsolidasi mohon dihapuskan.

  19. Penerbitan KTA diserahkan kepada DPC.

 

Hukum dan pengabdian kepada Masyarakat

  1. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum KORPRI pada tiap jenjang kepengurusan  KORPRI guna memudahkan pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi para anggota.

  2. Mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dalam kehidupan demokrasi para anggota, sehingga secara sadar dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

  3. Meningkatkan peran anggota serta mendorong tumbuhnya masyarakat sadar hukum terutama masyarakat dalam  lingkungannya yang terdekat sesuai dengan jenjang organisasinya.

  4. Inventarisasi, registrasi, dan sertifikasi aset KORPRI dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan aset KORPRI.

  5. Berpartisipasi dalam peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, yaitu pelayanan umum, pendidikan, dan kesehatan.

  6. Perlu adanya pengaturan pembinaan kepegawaian yang lebih tegas dalam menjamin jenjang karier PNS dengan lebih memfungsikan baperjakat.

 

Pengembangan Sumberdaya Manusia

  1. Peningkatan kompetensi anggota dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala.

  2. Berperan aktif dalam usaha pemerataan dan perluasan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mendukung pengembangan karier anggota.

  3. Memantapkan pemahaman anggota terhadap kebijaksanaan, pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima.

  4. Memantapkan hubungan antara anggota agar dapat meningkatkan peran sertanya di dalam mensukseskan pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.

  5. Memberikan masukan dalam pengembangan karier anggota pada setiap tingkatan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan.

  6. Peningkatan pemberdayaan perempuan pada semua jenjang kepengurusan.

  7. Pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kecintaan kepada tanah air, seperti Upacara Bendera tanggal 17 Agustus/peringatan hari nasional dan kewajiban menyanyikan lagu “Indonesia Raya” pada setiap pembukaan rapat / pertemuan yang diakhiri dengan lagu “Bagimu Negeri” pada akhir pertemuan/rapat.

  8. Pembinaan sosial budaya antara lain melalui pemeliharaan tradisi setempat pada acara kunjungan antar pengurus KORPRI yang dilakukan secara berkala .

  9. Pembentukan kelompok pembinaan rohani pada tiap jenjang kepengurusan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

PENUTUP

  1. Keberhasilan program KORPRI tergantung kepada partisipasi seluruh anggota serta tekad dan semangat para pimpinan dan pengurus, penasehat dan semua pihak yang peduli dengan organisasi KORPRI. Sehubungan dengan itu seluruh pengurus, anggota, dan pihak-pihak lain perlu menghayati dan mengamalkan tugas masing-masing sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

  2. Program umum KORPRI ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam menyusun program kerja pada masing-masing jenjang kepengurusan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tetap dikendalikan dan dilakukan pengawasan oleh Pimpinan/Pengurus di semua jenjang kepengurusan.

  3. Rencana dan realisasi pelaksanaan program umum KORPRI dilaporkan secara periodik menurut jenjang kepengurusan organisasi.

  4. Program Umum KORPRI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2009.

 

 

 

Created by Yatno | Mei 2009