Jumlah Pengunjung
Sejak 16 Mei 2009








 


 

 

Selamat datang di Situs Resmi KORPRI Sub Unit Nasional PPTN Serpong


SELAYANG PANDANG

Korps Pegawai Republik Indonesia
, atau disingkat Korpri, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

Korpri yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Selama Orde Baru, Korpri dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era reformasi, Korpri berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu.

Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pemerintah Daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun non-profit.

KORPRI Badan Tenaga Nuklir Serpong memiliki 5 Sub Unit Nasional, satu diantaranya berada di Kawasan Nuklir Serpong yang dikomandani Bapak Iman Kuntoro (Kapus PTBIN). Adapun susunan pengurus saat ini berdasarkan SK Nomor 001/SUN-KNS/2009 dapat dilihat dengan KLIK disini

UJI EMISI KENDARAAN RODA 4 BERSERTIFIKAT


Dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor, Korpri Sub Unit Nasional PPTN-BATAN Serpong bekerja sama dengan PT. Honda Fatmawati Jakarta telah menyelenggarakan Uji Emisi Kendaraan Roda 4 Bersertifikat untuk kendaraan pegawai se Kawasan Puspiptek Serpong pada tanggal 20 21 Mei 2010 bertempat di Area Parkir Gd. 90 PKTN BATAN Serpong.

Selama 2 hari penyelenggaraan, kendaraan yang diuji sebanyak 111 unit dan yang lulus sebanyak 72 unit (65%). Kendaraan yang lulus uji emisi diberikan sertifikat dan stiker yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta berlaku selama 6 bulan.

Keuntungan yang akan diperoleh jika secara teratur melakukan uji emisi dan perawatan kendaraan :

  • Hemat 5% bahan bakar

  • Kondisi mesin selalu prima

  • Usia kendaraan lebih lama

  • Nyaman berkendara

  • Udara bersih

  • Hidup yang lebih sehat

 
  WARTA dan WACANA
  1. Jadikan Jabatan sebagai Ladang Amal
  2. Korpri Era Baru
  3. Komitmen Organisasi
  4. Pemilihan Ketua Korpri 2009-2014
  5. Perbaikan Kesejahteraan Pegawai
  6. Displin Pegawai
  7. Seni Memimpin
  8. Sudahkah kita efisien?

Apa Pentingnya Tradisi Sidak PNS?

INILAH.COM (24 SEpt. 2009), Jakarta Tradisi inspeksi mendadak (sidak) para birokrat menjadi ritual tahunan setelah liburan panjang seperti libur lebaran. Namun, sidak pejabat kepada anak buahnya tak lebih dari tradisi yang tak memiliki efek jera. Ragam ancaman terhadap birokrat nakal pun nyatanya tak mampu mempercepat kinerja birokrasi.

Ancaman turun pangkat sepertinya tak membuat kalangan birokrat atau pegawai negeri sipil jera. Karena nyatanya, sidak para pejabat masih saja menemukan para PNS mangkir. Tradisi ini pun menjadi tradisi tahunan yang sama sekali tak memberi efek jera kepada para abdi negara tersebut.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi, inspeksi mendadak ditujukan untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) pasca libur dan cuti bersama dalam rangka lebaran 2009. PNS yang melanggar disiplin akan dikenai sanksi sesuai PP No 30 tahun 1980. Dalam sanksi tersebut disebutkan, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji hingga penurunan pangkat untuk kategori pelanggaran disiplin berat.

Menanggapi tradisi sidak yang acap dilakukan pascalibur, guru besar Ilmu Administrasi Negara Univeristas Indonesia (UI) Eko Prasojo menegaskan, tradisi sidak sama sekali tidak efektif untuk meningkatkan kinerja PNS. "Sidak tahunan tidak memiliki dampak signifikan bagi kinerja birokrasi," tegasnya.

Dirinya berpendapat budaya kerja malas yang menghinggapi sebagaian kalangan PNS sulit diubah hanya dengan sidak yang bersifat temporer dan rutinitas. "Sidak tidak menyentuh persoalan mendasar di birokrasi kita," cetusnya.

Senada dengan Eko, pengamat birokrasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy V Salomo, menilai sidak harusnya tidak hanya berlaku di saat pascalibur panjang saja. Seharusnya sidak atau pengawasan dilakukan setiap saat terhadap kinerja PNS. "Seakan-akan waktu ini saja yang penting. Lalu di hari yang lain bagaimana," tandasnya.

Karena itu, urai Roy, semestinya pemerintah memiliki sistem sepanjang tahun yang komprehensif untuk mengawasi kinerja PNS. Alasannya, sistem penilaian saat ini tidak memiliki basis indikator yang jelas dalam penilaian kinerja PNS. "Evaluasi saat ini lebih faktor kasihan dan itu sangat subyektif," ujarnya.

Di satu sisi, proses reward and punishment terhadap PNS juga tidak memiliki standar yang jelas. Terlebih reward yang ada saat ini dipukul rata tanpa mempertimbangkan prestasi seseorang. "Kalaupun ada punishment terhadap PNS yang bolos, itu harus konsisten dan jangan hanya saat ini saja," cetusnya.

Dampak sidak memang tidak bisa dipukul rata. Meski tidak semua daerah dapat merasakan efektifnya sidak. Di beberapa tempat, sanksi tegas diterapkan oleh para pejabat kepada anak buah. Tetapi lagi-lagi, sikap tersebut tergantung dengan konsistensi dan ketegasan pimpinan saat itu.

Meski demikian, sudah seharusnya tradisi sidak oleh pejabat tidak perlu dilakukan lagi. Karena dengan masih maraknya tradisi sidak oleh para pejabat, mengindikasikan kinerja PNS atau birokrat masih lemah. Reformasi birokrasi yang selama ini digembor-gemborkan sepertinya menjadi pepesan kosong dengan adanya sidak. Karena, jika PNS atau birokrat memahami hak dan kewajiban, sudah selayaknya, tidak diperlukan lagi sidak tahunan. [ton]

 

MENINGKATKAN KINERJA PNS MELALUI PERBAIKAN PENGHASILAN

Benarkah PNS kita bermental korup? pertanyaan ini kerap kali timbul ditengah-tengah masyarakat kita tak terkecuali keluar dari bibir PNS itu sendiri. Mungkinkah karena sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah. Sementara itu  tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi dan mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang jangkar (US $).

Tingginya tingkat inflasi  akan berdampak terhadap semakin melemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana. Sistem penggajian ini diyakini Mochammad Jasin (Direktur Litbang-KPK) merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (corruption by need). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi diatas bisa saja dapat menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku PNS untuk korupsi. Belum lagi adanya kebijakan pemberian honorarium atau insentif kepada PNS yang selama ini dilakukan hanya terbatas kepada PNS yang terlibat pada kegiatan proyek, pada unit kerja teknis tertentu justru menimbukan ketimpangan dan berpotensi menyulut kecemburuan antar PNS. Kondisi tersebut mengakibatkan demotivasi kerja bagi sebagian besar PNS

Baca selengkapnya KLIK disini

 

 
 :: Pelepasan Prof. Ir. Rukihati, SU

Ibu Ruki, demikian semua orang akrab memanggilnya. Wanita kelahiran Garut 1944 ini memiliki nama lengkap Rukihati. Beliau adalah anak keempat dari pasangan Alm. R. Sapari Sastrawinata dan Alm. Ibu Titi Ruhana, tepat pada tanggal 1 Juli 2009 ini beliau memasuki masa pensiun sebagai pegawai di PTBIN BATAN (selengkapnya).

 
 

   INSTROSPEKSI
 
Komitmen Pimpinan BATAN Ranking 44
Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, Kementerian Negara PAN menetapkan dan memberikan penghargaan kepada 10 instansi pemerintah pusat sebagai the best ten dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2008. (lihat Depdiknas Peringkat Pertama Implementasi SAKIP Pusat, 24/2/09). Kelima komponen yang mendapat penilaian itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja (baca selengkapnya...)
 
Seni Menjadi Pemimpin yang Efektif

Setiap manajer harus dapat membimbing bawahannya, agar bawahan menjadi lebih memiliki motivasi kerja, terampil dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Manajer harus dapat menjadi seorang pembina atau instruktur yang baik. Oleh karena itu prinsip-prinsip pembinaan bawahan wajib diketahui, misalnya manajer ingin memberikan tugas kepada seorang atau lebih bawahan, maka manajer harus mampu membimbing dan mengajari mereka tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan serta hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian khusus pada produk atau pekerjaan yang akan dikerjakan (baca selengkapnya).

 

 

PANCA PRASETYA

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


KAMI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ADALAH INSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA:

 

1.   SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;

2.   MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN BANGSA DAN NEGARA,SERTA MEMEGANG TEGUH RAHASIA JABATAN DAN RAHASIA NEGARA;

3.   MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN; 

4.   BERTEKAD TERUS MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA KESETIAKAWANAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ;

5.   BERJUANG DENGAN JUJUR MENEGAKAN KEADILAN, MENINGKATKANKESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME

 

MARS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
 ( E.L. Pohan )

Satukan irama langkahmu
bersatu tekad menuju ke depan
Berjuang bahu membahu
membrikan tenaga tak segan

Membangun negara yang jaya
membina bangsa besar sejahtera
Memakai akal dan daya
membimbing membangun mengembang

Berdasar Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Empat Lima
serta dipandukan oleh haluan negara
kita maju terus

Di bawah panji Korpri
kita mengabdi tanpa pamrih
di dalam naungan Tuhan Yang Maha Kuasa
Korpri maju terus

 

Created by Yatno | Last Update :07-Sep-2010 12:55:11 PM +0100