Apa Pentingnya Tradisi Sidak PNS?

Ancaman turun pangkat sepertinya tak membuat kalangan birokrat atau pegawai negeri sipil jera. Karena nyatanya, sidak para pejabat masih saja menemukan para PNS mangkir. Tradisi ini pun menjadi tradisi tahunan yang sama sekali tak memberi efek jera kepada para abdi negara tersebut.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi, inspeksi mendadak ditujukan untuk meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) pasca libur dan cuti bersama dalam rangka lebaran 2009. PNS yang melanggar disiplin akan dikenai sanksi sesuai PP No 30 tahun 1980. Dalam sanksi tersebut disebutkan, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji hingga penurunan pangkat untuk kategori pelanggaran disiplin berat.

Menanggapi tradisi sidak yang acap dilakukan pascalibur, guru besar Ilmu Administrasi Negara Univeristas Indonesia (UI) Eko Prasojo menegaskan, tradisi sidak sama sekali tidak efektif untuk meningkatkan kinerja PNS. "Sidak tahunan tidak memiliki dampak signifikan bagi kinerja birokrasi," tegasnya.

Dirinya berpendapat budaya kerja malas yang menghinggapi sebagaian kalangan PNS sulit diubah hanya dengan sidak yang bersifat temporer dan rutinitas. "Sidak tidak menyentuh persoalan mendasar di birokrasi kita," cetusnya.

Senada dengan Eko, pengamat birokrasi dari Universitas Indonesia (UI) Roy V Salomo, menilai sidak harusnya tidak hanya berlaku di saat pascalibur panjang saja. Seharusnya sidak atau pengawasan dilakukan setiap saat terhadap kinerja PNS. "Seakan-akan waktu ini saja yang penting. Lalu di hari yang lain bagaimana," tandasnya.

Karena itu, urai Roy, semestinya pemerintah memiliki sistem sepanjang tahun yang komprehensif untuk mengawasi kinerja PNS. Alasannya, sistem penilaian saat ini tidak memiliki basis indikator yang jelas dalam penilaian kinerja PNS. "Evaluasi saat ini lebih faktor kasihan dan itu sangat subyektif," ujarnya.

Di satu sisi, proses reward and punishment terhadap PNS juga tidak memiliki standar yang jelas. Terlebih reward yang ada saat ini dipukul rata tanpa mempertimbangkan prestasi seseorang. "Kalaupun ada punishment terhadap PNS yang bolos, itu harus konsisten dan jangan hanya saat ini saja," cetusnya.

Dampak sidak memang tidak bisa dipukul rata. Meski tidak semua daerah dapat merasakan efektifnya sidak. Di beberapa tempat, sanksi tegas diterapkan oleh para pejabat kepada anak buah. Tetapi lagi-lagi, sikap tersebut tergantung dengan konsistensi dan ketegasan pimpinan saat itu.

Meski demikian, sudah seharusnya tradisi sidak oleh pejabat tidak perlu dilakukan lagi. Karena dengan masih maraknya tradisi sidak oleh para pejabat, mengindikasikan kinerja PNS atau birokrat masih lemah. Reformasi birokrasi yang selama ini digembor-gemborkan sepertinya menjadi pepesan kosong dengan adanya sidak. Karena, jika PNS atau birokrat memahami hak dan kewajiban, sudah selayaknya, tidak diperlukan lagi sidak tahunan. [ton]

Benarkah PNS kita bermental korup? pertanyaan ini kerap kali timbul ditengah-tengah masyarakat kita tak terkecuali keluar dari bibir PNS itu sendiri. Mungkinkah karena sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah. Sementara itu  tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi dan mata uang rupiah terus mengalami depresiasi terhadap mata uang jangkar (US $).

Tingginya tingkat inflasi  akan berdampak terhadap semakin melemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana. Sistem penggajian ini diyakini Mochammad Jasin (Direktur Litbang-KPK) merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi (corruption by need). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi diatas bisa saja dapat menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku PNS untuk korupsi. Belum lagi adanya kebijakan pemberian honorarium atau insentif kepada PNS yang selama ini dilakukan hanya terbatas kepada PNS yang terlibat pada kegiatan proyek, pada unit kerja teknis tertentu justru menimbukan ketimpangan dan berpotensi menyulut kecemburuan antar PNS. Kondisi tersebut mengakibatkan demotivasi kerja bagi sebagian besar PNS

Baca selengkapnya KLIK disini

Ibu Ruki, demikian semua orang akrab memanggilnya. Wanita kelahiran Garut 1944 ini memiliki nama lengkap Rukihati. Beliau adalah anak keempat dari pasangan Alm. R. Sapari Sastrawinata dan Alm. Ibu Titi Ruhana, tepat pada tanggal 1 Juli 2009 ini beliau memasuki masa pensiun sebagai pegawai di PTBIN – BATAN (selengkapnya).