Sampai saat ini korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia masih menjadi masalah utama yang belum teratasi secara tuntas. Hal ini sering menjadi sorotan berbagai lembaga internasional bahwa praktek KKN di indonesia masih berada pada peringkat atas. Masalah ini bahkan telah memasuki ruang lingkup instansi pemerintah, tentu saja hal ini sangat meresahkan mengingat tugas pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan mengganggu moral sekaligus kinerja aparat pemerintahan serta menjadi tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang di dalamnya termasuk membahas mengenai Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi.

Pembentukan Wilayah Bebas Korupsi adalah program dan wilayah (unit kerja) yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan sebagai program dan wilayah yang bebas dari tindakan korupsi. Metode penetapan program dan wilayah bebas korupsi secara terbatas dapat diterapkan di beberapa instansi pemerintah pusat maupun daerah. Melalui penerapan metode ini, masing-msing instansi dapat melakukan uji coba berbagai instrumen pemberantasan korupsi dan mengamati hasilnya dalam lingkup yang terbatas (program atau wilayah). Apabila uji coba ini menunjukkan hasil yang signifikan, maka instrumen yang diujicobakan dapat diadopsi pada skala yang lebih besar, yaitu lingkup seluruh instansi. Dilain pihak apabila hasilnya kurang menggembirakan, instrumen yang diuji cobakan dapat disempurnakan atau diganti dengan instrument yang lain, sampai mendapatkan hasil yang memuaskan.

Inspektorat BATAN selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance dan clean government melalui penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi pada unit-unit kerja di lingkungan BATAN. Gagasan  dari Inspektorat BATAN ini merupakan suatu tindakan nyata untuk menciptakan perbaikan manajemen guna mengurangi terjadinya tindak korupsi di BATAN. Inspektorat BATAN menyusun pedoman ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen acuan bagi pimpinan unit kerja, dan pemangku kepentingan lain dalam menetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungannya.