Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BATAN, maka kebijakan dan strategi yang dipergunakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

  1. Kebijakan  pengawasan Inspektorat BATAN mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
  2. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
  3. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup didalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

  1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengawasan dengan cara:

1)      Meningkatkan kemampuan pengawasan Inspektorat BATAN, yaitu:

a)      Meningkatkan wawasan dan keterampilan aditor melalui pendidikan, kursus / pelatihan, ceramah, penataran dan sebagainya.

b)      Melengkapi kekurangan tenaga Auditor secara bertahap dengan pengangkatan pegawai baru yang terseleksi.

c)      Menyempurnakan organisasi dan tata laksana, serta mendorong terwujudnya standar kinerja pengawasan di lingkungan Inspektorat BATAN sesuai dengan Standar BATAN.

2)      Memprioritaskan Pemeriksaan Kinerja ( Performance Audit ), Pemeriksaan Keuangan, dan Pemeriksaan Akuntabilitas untuk menilai capaian kinerja unit kerja di BATAN secara menyeluruh / komprehensif.

3)      Menetapkan skala prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai peran strategis dalam menunjang keberhasilan program BATAN dan aspek pelayanan kepada masyarakat.

4)      Meningkatkan pemeriksaan investigasi dengan menerapkan Teknik Audit Investigasi, berdasarkan hasil pengembangan temuan pemeriksaan reguler maupun dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang, KKN dan penyimpangan lainnya.

5)      Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) lainnya.

  1. Meningkatkan ketersediaan anggaran melalui koordinasi dengan instansi lainnya yang berwenang di bidang pengawasan ( BPKP, MENPAN, APIP).
  2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan dengan cara :

1)      Mewajibkan kepada masing – masing eselon II, selaku penanggung jawab program unit kerja untuk menyampaikan tanggapan/ penjelasan terhadap setiap laporan hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, maupun BPK/BPKP.

2)      Melakukan pemantauan terus menerus terhadap kewajiban tersebut diatas, dan selanjutnya secara periodik dilaporkan dalam rapat koordinasi pimpinan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

3)      Melakukan pengecekan setempat terhadap temuan hasil pemeriksaan yang dianggap penting, untuk mengetahui hambatan penyelesaian tindak lanjut atas saran serta mendorong kecepatan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran rekomendasi Inspektorat.