Seleksi Jabatan Tinggi 2016

Seleksi Jabatan Tinggi 2016

Slide item 3

Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Slide item 4

Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Road Map Reformasi Birokrasi  BATAN 2016

Road Map Reformasi Birokrasi BATAN 2016

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahanperubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi. 

Area perubahan tersebut adalah:

  1. Manajemen Perubahan

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka revolusi mental melalui internalisasi nilai-nilai BATAN yang dikristalisasi menjadi:

  • Integritas
  • Etos kerja
  • Gotong royong

Perubahan organisasi harus dimulai dari perubahan SDM aparatur secara berkelanjutan sehingga akan mendorong terciptanya citra positif. Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, mental model/perilaku aparatur  seperti ini harus menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Perubahan mental aparatur dilakukan melalui perubahan pola pikir positif, sikap perilaku dan perubahan dalam budaya kerja individu. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi penerapan perubahan  pada sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tatalaksana, sistem manajemen SDM aparatus Sipil Negara, sistem peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen pelayanan. 

  1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

BATAN terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BATAN khususnya melalui Sistem Informasi Pengelolaan Litbangyasa (SIPL) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BATAN. SIPL bekerja secara online dan berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja BATAN, Eselon I dan Eselon II dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2015-2019. Pemantauan dan Evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi anggaran, output, dan indikatorkinerja utama tersebut secara komprehensif.

  1. Penguatan Sistem Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Perubahan atau penguatan sistem pengawasan dilakukan dengan meningkatkan penerapan Pedoman Penyelenggaraan SPIP BATAN serta menetapkan kebijakan-kebijakan, yaitu pedoman Penetapan WBK dan WBBM di BATAN, Peraturan Kepala BATAN tentang Pengendalian Gratifikasi di BATAN, Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System), Surat Edaran tentang

Penanganan Benturan Kepentingan di BATAN, dan Peraturan Kepala BATAN tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di BATAN.

  1. Penguatan Kelembagaan

perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien 

  1. Penguatan Tata Laksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/ tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan mengubah mental aparatur dengan menerapkan SOP secara efektif, efisien dan transparan serta penguatan e-Government secara terintegrasi

  1. Penguatan Sistem Manajamen SDM ASN

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah menerapkan sistem manajemen SDM di instansinya masingmasing dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan memberikan pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai-pegawai yang profesional. Penguatan Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;   Pengembangan pegawai berbasis kompetensi; dan Pengukuran kinerja individu menjadi fokus perubahan kedepan.

  1. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan  terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat

  1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya  mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan

Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

 

Gambar  2  Area Perubahan dan  Sasaran Reformasi Birokrasi

preview

preview


   

Pengadaan Barang dan Jasa