Workshop Sekretaris Pimpinan

Workshop Sekretaris Pimpinan

Perubahan berkomunikasi dan peningkatan profesionalisme Sekretaris Pimpinan dalam menunjang tugas pimpinan

Penyelamatan Arsip BATAN

PENYELAMATAN ARSIP BATAN

BATAN telah menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Capaian Opini WTP

BATAN Capai Opini WTP 6X

Selama 6 tahun sejak 2009 BATAN mendapat penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Sertifikasi Sistem Majemen K3

Sertifikasi Sistem Manajemen K3

Biro Umum telah menerima sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penghargaan Kinerja Terbaik Kategori Anggaran Rendah

Penghargaan Kinerja Terbaik

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, BATAN mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Ini dibuktikan dengan menerima penghargaan peringkat 1 Untuk Kinerja Lembaga pada kategori pagu rendah.

Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diterbitkan pada tanggal 16 Maret  2018, sehingga Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebelumnya sudah tidak berlaku.

Peraturan Barang Milik Negara BMN

Peraturan Perbendaharaan

Dalam PP 45 Tahun 2013 yang terdiri atas 182 pasal ini diatur mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Informasi Keuangan.

PMK 190/PMK.05/2012 mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan, Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Dalam Penanggulangan Bencana, Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Informasi Keuangan.

PMK-113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. meliputi perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah.

PMK 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2019 yang mengatur mengenai  Tata Cara dan Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Peraturan Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahun 2010 terbit PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah.

Dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur oleh PP 71 Tahun 2010, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai kodefikasi segmen bagan akun standar yang baru dengan diterbitkannya Kep 311/PB/2014