Slide item 12
korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Upaya untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka PSTNT menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan mambangun Wilayah Bebas dari Korupsi

reaktor kartini menuju era kemandirian

REAKTOR NUKLIR BANDUNG
Menuju era kemandirian  teknologi nuklir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"

Peresmian

Pada tanggal 24 Juni 2000 Megawati Soekarno Putri meresmikan pengoperasikan "Reaktor TRIGA 2000" di Kawasan nuklir Bandung

analisis

Peran Teknis Analisis Nuklir dalam pemantauan kualitas udara di Indonesia

Litbang

Litbang sediaan radioisotop pemancar sinar beta untuk diaplikasikan di bidang kesehatan sebagai prekursor dalam pembuatan radiofarmaka

srikandi

Setelah 52 tahun, ternyata ada wanita-wanita muda yang berprofesi sebagai operator Reaktor Nuklir di Reaktor TRIGA 2000. Mereka lah para penerus cita2 Kartini... Selamat Hari Kartini, 21 April 2017.

(Jakarta, 22/12/2020) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menganugerahkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada 4 Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), pada Acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar secara tatap muka langsung (offline) dan melalui daring (online), Senin (21/12). Penghargaan ini diberikan kepada unit kerja yang telah melakukan peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas.

Sebanyak 3.691 unit kerja layanan dari 70 Kementerian/Lembaga, 20 pemerintah provinsi dan 161 pemerintah Kabupaten/Kota yang diusulkan dalam Zona Integrtas. Setelah dilakukan evaluasi, didapatkan 763 unit kerja yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Keempat unit kerja BATAN yang mendapat anugerah WBK antara lain Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT), Pusat Sains Teknologi dan Akselerator (PSTA), Pusat Diseminasi dan Kemitraan (PDK), Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR).

Acara penganugerahan ini berbarengan dengan peringatan hari anti korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghidari ancaman dan tekanan,” ujarnya Wapres.

Dikatakan Wapres predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Lanjut Wapres, WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Jufri Rahman, pembangunan zona integritas merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas. Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan WBK/WBBM, diharapkan dapat menularkan virus-virus reformasi, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM ini merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0,” jelas Jufri.

Menurutnya, predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ini diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk menujutkan WBK dan WBBM khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat ini tidak bersifat permanen, jika berdasarkan hasil monev nanti masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK/WBBM, maka predikat ini dapat ditarik kembali. (kpv)