Slide item 12
korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Upaya untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka PSTNT menetapkan kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan mambangun Wilayah Bebas dari Korupsi

reaktor kartini menuju era kemandirian

REAKTOR NUKLIR BANDUNG
Menuju era kemandirian  teknologi nuklir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"

Peresmian

Pada tanggal 24 Juni 2000 Megawati Soekarno Putri meresmikan pengoperasikan "Reaktor TRIGA 2000" di Kawasan nuklir Bandung

analisis

Peran Teknis Analisis Nuklir dalam pemantauan kualitas udara di Indonesia

Litbang

Litbang sediaan radioisotop pemancar sinar beta untuk diaplikasikan di bidang kesehatan sebagai prekursor dalam pembuatan radiofarmaka

srikandi

Setelah 52 tahun, ternyata ada wanita-wanita muda yang berprofesi sebagai operator Reaktor Nuklir di Reaktor TRIGA 2000. Mereka lah para penerus cita2 Kartini... Selamat Hari Kartini, 21 April 2017.

(Bandung, 23/08/2020) Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melalui Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) melakukan penyempurnaan kajian strategis tentang kesiapan TNI dalam menghadapi bahaya Nubika terkait studi kasus pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Direktur Pengkajian Doktrin, Operasi dan Latihan, Pusat Pengkajian Strategis (Pusjianstra) TNI,Kolonel Nav Dr. Triswan Larosa, pada kunjungannya ke PSTNT, Selasa (18/08).

Kepala Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan PSTNT, Rudi Gunawan mengatakan, PSTNT menyambut baik upaya TNI dalam melibatkan BATAN sebagai mitranya untuk penyempurnaan kajian terkait pengembangan dan penyebaran senjata pemusnah massal dalam bentuk nuklir, biologi dan kimia (Nubika). “Pada dasarnya, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi, diantaranya Satuan Gegana Korps Brimob POLRI, TNI AU, dan TNI AD," kata Rudi Gunawan.

"Kami juga akan menyiapkan kader-kader terbaik kami di PSTNT. Ini akan menjadi moment yang baik untuk memformulasikan atas kejadian yang terjadi di luar, karena mungkin juga akan terjadi di Indonesia,” tambahnya.

Seperti dalam surat Mabes TNI yang disampaikan kepada Kepala PSTNT, dinyatakan bahwa tugas pokok TNI yang dilaksanakan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7, ayat 2, yaitu membantu tugas pemerintah di daerah. Oleh karena itu, TNI mempunyai kewajiban untuk membantu tugas pemerintah di daerah termasuk dalam penanggulangan bahaya Nubika.

Bahaya Nubika merupakan ancaman yang luar biasa dan dalam penanggannya memerlukan keahlian khusus, sehingga TNI harus mempunyai kemampuan khusus dalam menanggunlanginya. Menyikapi hal tersebut, Srenum Mabes TNI telah membuat naskah akademik tentang Pembentukan Satuan Nuklir, Biologi dan Kimia yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi bahaya dan ancaman nuklir, biologi dan kimia serta kemampuan radiologi yang merupakan salah satu kebijakan yang sesuai dengan Grand Design Pembangunan TNI sesuai konsep Minimum Essential Force (MEF).

Ancaman Nubika dapat terjadi diseluruh wilayah Indonesia, sehingga mendorong TNI untuk mempunyai kemampuan dalam penanggulangan bahaya Nubika tersebut dan TNI harus mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI, Satuan Nubika TNI memerlukan dukungan dari Mabes Angkatan agar tugas TNI dalam membantu pemerintah di daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga Mabes Anggatan perlu membentuk organisasi/satuan Nubika di Mabes Angkatan.

Kolonel Nav Dr. Triswan Larosa menegaskan, hasil dari diskusi dengan PSTNT ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun penanganan apabila terjadi ancaman Nubika. “Satuan Nubika TNI tidak mungkin dapat bergerak sendiri, tentunya membutuhkan koordinasi, pelatihan apa yang kami butuhkan," Kata Triswan.

"Terkait dengan kajian ini, kami fokuskan pada bagaimana penanganan korban. Kami berharap dapat merumuskan strategi apa yang terbaik bagi TNI dalam membentuk satuan Nubika kedepan. Kami akan mengkaji terlebih dahulu, apabila disetujui, kami akan membentuk dan membesarkan Satuan ini karena apabila terjadi ancaman bahaya nuklir, tentunya TNI akan berkoordinasi dengan BATAN. Atas nama Instansi kami, kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik ini,“ ujar Triswan.

Rangkaian pembahasan ini akan dituangkan dalam rencana kontigensi di Provinsi Jawa Barat yang sudah disusun bersama oleh PSTNT, BAPETEN, TNI, Kepolisian, BPBD, Basarnas, Lurah, Camat sejak tahun 2014. Rencana kontigensi ini adalah skenario yang harus dilakukan apabila terjadi kedaruratan nuklir di PSTNT – BATAN. (kpv)