Workshop Sekretaris Pimpinan

Workshop Sekretaris Pimpinan

Perubahan berkomunikasi dan peningkatan profesionalisme Sekretaris Pimpinan dalam menunjang tugas pimpinan

Penyelamatan Arsip BATAN

PENYELAMATAN ARSIP BATAN

BATAN telah menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Capaian Opini WTP

BATAN Capai Opini WTP 6X

Selama 6 tahun sejak 2009 BATAN mendapat penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Sertifikasi Sistem Majemen K3

Sertifikasi Sistem Manajemen K3

Biro Umum telah menerima sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penghargaan Kinerja Terbaik Kategori Anggaran Rendah

Penghargaan Kinerja Terbaik

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, BATAN mampu menunjukkan kinerja terbaiknya. Ini dibuktikan dengan menerima penghargaan peringkat 1 Untuk Kinerja Lembaga pada kategori pagu rendah.

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA

Pengadaan barang/jasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang atau jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu organisasi. Proses ini diharapkan dapat dilakukan dengan biaya (cost) yang terbaik untuk memperoleh nilai (value) terbaik dari dana yang terbatas dengan  cara mengendalikan komponen pengadaan yaitu; kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga (price).
Pengadaan merupakan fungsi yang sangat penting dalam organisasi . Pengadaan yang tidak diatur dengan baik akan dapat berpotensi untuk;

  • Menjauhnya penyedia barang/jasa, karena tidak memiliki kesempatan cukup untuk dapat mengkuti pemilihan penyedia,
  • Menghasilkan penyedia yang tidak tepat  akibat ketidaksesuaian target bidang usaha pemasok dengan struktur pasar,
  • Tingkat persaingan yang rendah akibat persyaratan spesifikasi yang tidak sesuai,
  • Sanggahan dan tuntutan akibat ketidakmampuan untuk melakukan keputusan yang benar atau keputusan yang dibuat bukan atas dasar nilai terbaik,
  • Ketidakjelasan prosedur akan menyebabkan keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan lain,  sehingga timbul pelanggaran terhadap peraturan yang dapat mengakibatkan denda, klaim dan terbuangnya waktu, uang, sumber daya, material dan akan menurunkan secara drastis motivasi untuk melakukan perubahan untuk perbaikan.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), fungsi manajemen strategis UKPBJ menjadi lebih signifikan. Disamping lebih menguatkan prinsip pengadaan (efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel), dijitalisasi proses pengadaan dengan LPSE akan memperkuat sistem manajemen pengadaan dalam suatu K/L/D/I. Basis data dari keseluruhan proses dan entitas pengadaan secara otomatis dapat terbentuk dan disimpan serta diolah sebagai masukan informasi dalam setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari tahap awal perencanaan pengadaan, sourcing sumber daya (penyedia, barang/jasa dan pasar serta aktifitas pokja pemilihan sendiri), penentuan metode pemilihan, kriteria penilaian, sampai dengan administrasi kontrak serta surat menyurat dapat dilakukan oleh ULP dengan score level of service yang jauh lebih baik dari pada pengadaan yang dilakukan oleh panitia adhoc secara sendiri-sendiri dan manual.

https://lpse.lipi.go.id/eproc4/