Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019
Seminar SIEN 2019

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015, tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, mengamanatkan bahwa Kalimantan Barat dialokasikan untuk mengembangkan 2 kawasan industri dari 14 kawasan industri prioritas yang akan dikembangkan di luar pulau Jawa, yakni kawasan industri Landak yang berbasis pada industri karet dan CPO, dan kawasan industri Ketapang yang berbasis pada industri alumina. Pengembangan kawasan industri prioritas ini perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur energi, terutama energi listrik yang besar untuk bisa menjamin perwujudan dan keberlanjutannya. Diperkirakan bahwa untuk pengembangan 14 kawasan industri prioritas tersebut akan memerlukan daya listrik terpasang sebesar 12.510 MWe, sehingga masing-masing kawasan industri memerlukan lebih kurang 900 MWe dan 2 kawasan industri di Kalbar akan memerlukan daya listrik terpasang sebesar 1.800 MWe.

Keterbatasan sumber daya energi yang dimiliki Propinsi Kalimantan Barat, yakni sumber daya energi batubara yang sedikit dan tersebar, potensi PLTA dan PLT Biomasa yang kecil, menjadi tantangan dalam pengembangan industri di Kalbar. Salah satu pilihan dalam pemenuhan energi yang tepat dan sesuai dengan Kalimantan Barat adalah dengan penerapan dan pemanfaatan energi nuklir.

Keterlibatan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam rangka untuk mengelola dan memecahkan masalah sosial, politik dan budaya yang mungkin terjadi akibat pembangunan PLTN pada seluruh tahapan kegiatan. Melalui pelibatan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempengaruhi perubahan sosial ke arah peningkatan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan dan pengoperasian PLTN.