HUTRI76
Slide_wbk
Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7

Keberhasilan BATAN dalam membuat pakan suplemen untuk ternak UMMB sangat menguntungkan peternak dan Pelet Stimulan Pakan Ikan (SPI) mempercepat masa panen

Slide8

Pengawetan bidang pangan mampu tidak menanggulangi kerusakan bahan pangan akibat pengaruh cuaca, serangan serangga, hingga rusak oleh mikroba."

Collaborating Centre – Sebuah Pengakuan IAEA

Collaborating Centre – Sebuah Pengakuan IAEA

Penetapan BATAN sebagai IAEA Collaborating Centre didasar pada dua hal yaitu (1) capaian signifikan oleh BATAN dalam bidang

Selengkapnya...

(Jakarta, 19 April 2021). Dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi-Badan Tenaga Nuklir Nasional (PAIR-BATAN) menyelenggarakan “Workshop dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi” pada tanggal 15 Juni 2021. Acara diselenggarakan dengan menghadirkan Narasumber Wuryono Prakoso, Plh. Direktur Sosialisasi Kampanye dan Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kriswanto, SE, Inspektur BATAN, dengan  dimoderatori oleh Dr. Hendig Winarno, M.Sc  dan acara ini diikuti oleh 211 peserta yang terdiri dari pegawai PAIR, beberapa Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai dari beberapa Unit Kerja di BATAN.

Dalam pembukaan dan arahan, Kepala PAIR Dr. Roziq Himawan, M.Eng, mengatakan bahwa mengacu kepada Program Nasional Pemerintah tentang RB, BATAN juga telah mengikuti dan menjalankan RB lebih dari 10 tahun, serta  prestasi BATAN dalam penerapan RB dinilai sangat bagus. Namun pelaksanaan ini harus terus berkelanjutan dan tetap melakukan perbaikan-perbaikan, dan yang tidak kalah penting dari program RB ini adalah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Beberapa unit kerja di BATAN telah berhasil memperoleh WBK bahkan WBBM. PAIR telah mencanangkan mendapatkan WBK yang telah dmulai sejak bulan April 2021. Dengan diselenggarakannya workshop dan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi seluruh pegawai dalam pencegahan korupsi secara dini. Kepala PAIR juga menyinggung tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) yang bertujuan meningkatkan efektivitas tata laksana pemerintahan yang baik, pengendalian internal, dan kinerja pegawai maupun organisasi. Dengan adanya Whistle Blowing System, diharapkan agar semua pegawai dapat saling mengawasi.

Narasumber pertama Wuryono Prakoso, menyampaikan pemaparan tentang “Bisnis Berintegritas dalam Lingkup Riset dan Pengembangan Energi”. Beberapa hal yang disampaikan antara lain bahwa Corruption Perception Indeks (CPI ) Indonesia tahun 2020 turun 3 poin dibandingkan tahun 2019, namun secara umum dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Disampaikan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, maka PAIR diharapkan dapat meningkatktkan terobosan inovasi teknologi, dan dengan keterbatasan anggaran, dituntut makin kreatif dan solutif. Wuryono Prakoso juga menyinggung pentingnya integritas yang dimiliki oleh setiap pegawai dengan menyitir pernyataan Warent Buffet, bahwa “tiga hal penting pada diri manusia yaitu intelegesia, energi, dan integritas, namun tanpa integritas, lupakan intelegesia, energi”. Wuryono menekankan bahwa pencegahan korupsi dan gratifikasi merupakan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai, diperlukan promosi terus menerus, dukungan IT dan SDM yang memadai, serta keteladanan dari pemimpin. Disampaikan pula bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu titik rawan yang perlu menjadi perhatian pimpinan. Potensi terjadinya tindak korupsi dan gratifikasi dapat dikarenakan seseorang berada pada GONE Theory (Greed, Opportunity, Need, Exposure), karenanya memilih Pemimpin yang berintegritas dan beriman merupakan pilihan utama, bahwa yangbersangkutan cerdas, pintar, kaya dan memiliki kelebihan lainnya, itu hanyalah tambahan.

Narasumber kedua, Kriswanto memaparkan tentang “Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Badan Tenaga Nuklir Nasional”. Tujuan dibuat sistem aplikasi WBS adalah untuk meningkatkan efektivitas, mendukung budaya transparansi, dan sarana edukasi bagi seluruh pegawai, dengan harapan dapat memiliki manfaat antara lain sebagai Early warning system, mitigasi resiko, dan sebagai sarana untuk menyampaikan permasalahan/kejadian. Beberapa hal lain yang disampaikan adalah bahwa setiap pegawai dapat melaporakan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan/atau penyimpangan seperti korupsi, suap maupun praktek kecurangan melalui Whistle Blowing System; pelapor akan mendapatkan perlindungan dari pimpinan instasi/organisasi termasuk pengelola Whistle Blowing System). Selain melalui WBS, Pelapor dapat melaporkan melalui media komunikasi tatap muka, tertulis, telepon, email, maupun kotak pos. Mekanisme pelaporan pelanggaran dalam rangka transparansi dilaksanakan melalui mekanisme tidak langsung dan mekanisme langsung. Perlu diingat bahwa pelaporan harus memperhatikan prinsip: 1) independen, 2) tidak imparsial terhadap SARA, bukan fitnah, dan laporan bukan palsu.

Setelah pemaparan kedua narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi selama kurang lebih 100 menit. Peserta terlihat sangat antusias dengan berbagai pertanyaan kepada narasumber khususnya narasumber dari KPK. (bamsu)