PUSAT DISEMINASI DAN KEMITRAAN
LAYANAN KUNJUNGAN
BEBAS BIAYA TANPA SUAP,PUNGLI DAN NO GRATIFIKASI

Jakarta (21/12/2020). Untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidaklah mudah, harus ada komitmen semua unsur untuk mencapainya. Setiap unsur sebagai bagian dari unit kerja harus memiliki motivasi untuk mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani. Karena selama ini sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah merasa berada di zona nyaman, sehingga sulit untuk di ajak berubah meskipun sedikit saja.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan Eko Madi Parmanto, yang pada tanggal 21 Desember 2020 kemarin, saat menerima predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sebagai Kepala PDK yang belum genap menjabat satu tahun, Eko Madi Parmanto merasa surprise menerima predikat ini. Pasalnya dia merasa pesemis, karena baru tahun ini PDK mengajukan diri untuk mendapatkan penilaian WBK oleh KemenPAN-RB. Namun menurutnya, sebetulnya tugas dan fungsi PDK lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat dibanding unit kerja lain yang sifatnya sebagai penghasil teknologi. Tugas PDK harus berinteraksi langsung dengan masyarakat secara intens. “Pastilah bentuknya kalau ke masyarakat itu pasti layanan-layanan,” kata Eko Madi.

“Tetapi dari sejak awal memang saya lihat, begitu kita evaluasi, kita instrospeksi, kita cermati, memang ada bagian-bagian yang sifatnya layanan itu masih perlu ditingkatkan, perlu diingatkan bahwa kita punya pelanggan lo, kita punya masyarakat yang sebenarnya memang harus mendapatkan perhatian serius terkait dengan layanan itu,” jelas Eko Madi lagi.

Bekerjasama dengan Tim RB PDK, Eko Madi berupaya keras untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan baik yang bersifat administratif maupun teknis, seperti program kerja RB, implementasi, dan evaluasi dari seluruh area perubahan yang ditetapkan KemenPAN-RB harus berjalan secara sinergi. Dalam waktu yang begitu singkat, ditambah lagi dengan adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan pegawai PDK bekerja dari rumah masing-masing, akhirnya semua persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi dan dilengkapi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan KemenPAB-RB dan hasilnya PDK mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Eko Madi berharap predikat ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Target berikutnya untuk tahun depan adalah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK). (arial)