Slide item 2

Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 FNCA (13th Ministerial Level Meeting) diselenggarakan di Hotel LeMeredien Jakarta, Indonesia pada tanggal 24 November 2012

Slide item 4

BATAN telah mendapatkan puluhan hak PATEN sebagai pengakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam berbagai karya dan inovasi para penelitinya

Slide item 5

Dirjen IAEA, Yukiya Amano mengunjungi fasilitas laboratorium Non Destructive Investigation (NDI) PAIR - BATAN

Slide item 5

Penyimpangan? Awasi, Amati, Laporkan

Jangan tunda, Lapor jika anda mengetahui Korupsi, Gratifikasi, Fraud dan Pelanggaran Kode Etik. Laporkan ke inspektorat@batan.go.id

Slide item 6

Dengan kerja nyata, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya

(Jakarta, 25/11/2020) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) kembali meraih predikat sebagai lembaga informatif dari Komisi Informasi (KI) Pusat. Penganugerahan predikat ini disampaikan Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin secara daring, Rabu (25/11).

Bagi BATAN, predikat sebagai lembaga Informatif tahun 2020 ini merupakan predikat yang ketiga kalinya yang dicapai sejak tahun 2018. Predikat ini dicapai atas keberhasilan BATAN dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua KI Pusat, Gede Narayana dalam laporannya menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik (BP) pada tahun 2020 menunjukkan dari 348 BP terdapat 72,99 persen atau 254 BP masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. “Sebanyak 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif,” ujar Gede.

Gede menjelaskan, pelaksanaan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, penggiat keterbukaan informasi dan media massa. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BP yang masuk dalam kategori Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif sebanyak 9,77 persen (34 BP).

Rentang nilai untuk setiap kategori menurut Gede, untuk kategori Informatif bernilai antara 90 hingga 100, Menuju Informatif antara 80 hingga 89,9, Cukup Informatif antara 60 hingga 79,9, Kurang Informati antara 40 hingga 59,9 dan Tidak Informatif antara 0 hingga 39,9. “Besarnya prosentase BP yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi

Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” tegas Gede

Untuk itulah, Gede menambahkan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah.

Wakil Presiden dalam sambutannya mengapresiasi kepada BP yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik secara baik sehingga patut mendapatkan anugerah dengan kualifikasi BP Informatif. Menurutnya, terdapat tiga hal pokok urgensi keterbukaan informasi publik sehingga pemerintah perlu menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Pertama, keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28.F. “Perlindungan yang dijamin oleh konsitusi negara tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Keterbukaan Informasi Publik yang semakin memperkuat dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik secara terbuka,” ujar Ma’ruf Amin.

Kedua, keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan bebas korupsi yang elemen pentingnya adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaraan layanan publik secara transparansi, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. “Dengan adanya keterbukaan informasi publik menurut Wapres, diharapkan masyarkat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan,” tambahnya.

Mengingat ketiga urgensi tersebut, Wapres mengajak seluruh BP untuk memaknai pentingnya suatu kebijakan publik yang dibuat secara inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat ini tidak mesti melalui mekanisme yang formal, melainkan dapat juga melalui mekanisme informal dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, Wapres berpesan agar seluruh BP meningkatkan layanan publiknya dengan membuat inovasi-inovasi yang melibatkan teknologi informasi. Inovasi layanan publik hendaknya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik yang dimilliki oleh BP. (Pur)