+++ Selamat Datang di Biro Kerja Sama, Hukum dan Hubungan Masyarakat +++
Sosialisasi UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Ditulis oleh bkhh   
Senin, 19 April 2010 02:43

Jakarta, 15 April 2010. Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini antara lain jumlahnya yang besar disertai kualitas yang rendah. Apabila keadaan seperti ini tidak ditangani secara serius, maka dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi masyarakat dan negara, termasuk ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-111 dari 182 negara, dan di ASEAN peringkat ke-6 dari 10 negara anggota ASEAN, demikian sambutan Kepala BKKBN yang disampaikan oleh Deputi KSPK, Drs. Pranyoto, M.Sc pada sosialisasi UU No. 52 Tahun 2009, tanggal 15 April 2009, di BKKBN.

Dalam sambutannya Ketua Pelaksana Bakohumas mengatakan kalau perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak terpola dengan baik, maka menurut perkiraan pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan mencapai 260 juta. Pembangunan suatu bangsa dinyatakan berhasil apabila terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kualitas hidup dan kehidupan itu sendiri.

UU No. 52 mengamanatkan bahwa dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam paparannya Plh. Sestama; Dra. Alima Susilo,MM menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan KKB menurut UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan totall fertility rate menjadi 2,1 dan net reproductive rate menjadi 1 anak per wanita.

 
Gallery
Favorit
Biro Kerjasama, Hukum dan Hubungan Masyarakat
Jl. Kuningan Barat , Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Copyright © BKHH 2009